KemenPPPA Jamin Program Prioritas Tetap Lancar Meski Anggaran Efisien

KemenPPPA berkolaborasi dengan LSM dan berbagai pihak untuk memastikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tetap berjalan optimal meskipun ada efisiensi anggaran.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan program prioritasnya tetap berjalan lancar meskipun terdapat efisiensi anggaran. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, di Jakarta, Selasa (11/3), usai Konferensi Nasional Perempuan 2025. Kerja sama dengan berbagai lembaga dan pihak terkait menjadi kunci keberhasilan strategi ini.

Kekhawatiran aktivis dan LSM terkait dampak efisiensi anggaran terhadap program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dijawab langsung oleh KemenPPPA. Veronica Tan menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan program-program tersebut tetap berjalan efektif dan menjangkau masyarakat luas. Kolaborasi menjadi strategi utama dalam menghadapi tantangan ini.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan tujuh proyek percontohan, termasuk satu proyek di Marunda yang dikerjasamakan dengan pemerintah daerah. Komitmen ini menunjukkan keseriusan KemenPPPA dalam memastikan keberlanjutan program-programnya, meskipun di tengah kondisi anggaran yang terbatas.

Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian khusus adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI). Enam desa/kampung telah resmi ditetapkan sebagai RBI, tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu Kampung Jimpitan (Tangerang), Desa Mendalo Darat (Muaro Jambi), Desa Ayula Selatan (Bone Bolango), Kelurahan Oesapa Barat (Kupang), Desa Pulau Sewangi (Barito Kuala), dan Desa Cempluk (Malang). Program ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan program serupa di daerah lain.

Selain RBI, KemenPPPA juga berinovasi dalam hal layanan pengaduan. Kerja sama dengan Bank Central Asia (BCA) dalam layanan SAPA 129 bertujuan untuk memperkuat layanan pusat panggilan melalui platform digital. BCA akan memberikan dukungan sumber daya manusia dan teknologi untuk memastikan layanan ini berjalan efektif dan efisien.

Kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan penanganan kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak, seperti perdagangan manusia dan kekerasan seksual. KemenPPPA bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menangani kasus-kasus tersebut secara efektif dan terintegrasi.

Veronica Tan juga menekankan pentingnya peran media dalam mengedukasi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak. Media diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan, pencegahan kekerasan, dan pentingnya perencanaan keluarga.

“Hanya 10 detik di dalam TV, di media, di manapun kita menggaungkan. Apa sih yang menjadi standar seorang perempuan, kenapa hak dia itu adalah dia punya hak yang sama dengan pria. Bagaimana dalam kelakuan sehari-hari mereka punya bisa berpendapat juga,” ujar Veronica Tan.

Kampanye edukasi singkat namun efektif ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang kesetaraan gender dan pentingnya perlindungan anak sejak dini. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan setara bagi perempuan dan anak di Indonesia.

Kesimpulannya, KemenPPPA menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan program prioritasnya tetap berjalan optimal meskipun terdapat efisiensi anggaran. Kolaborasi dengan berbagai pihak, baik LSM, lembaga keuangan, hingga kepolisian, menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Peran media juga sangat penting dalam mengedukasi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.