Kemensos Evaluasi PKH: Sasar Tepat, Tingkatkan Pemberdayaan

Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengevaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan tepat sasaran dan mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran bantuan sosial (bansos) lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, saat kunjungan kerja ke Pasuruan, Jawa Timur, pada Selasa, 4 Maret 2024. Gus Ipul menyoroti adanya KPM yang terlalu bergantung pada bantuan sosial, sehingga perlu adanya evaluasi dan perubahan strategi penyaluran bantuan.

"Selama ini kan orang nyaman terima bansos, jadi kalau ada warga yang fungsi sosialnya kembali utuh atau normal, ya harus mau naik kelas untuk menerima bantuan berupa pendampingan pemberdayaan, tidak bisa lagi terus menerus menerima bansos," jelas Gus Ipul.

Evaluasi menyeluruh terhadap program PKH dan KPM akan dimulai pada triwulan II tahun 2025. Kemensos berencana melakukan evaluasi minimal lima tahun sekali untuk memperbarui data KPM dan memastikan bantuan tepat sasaran. Hal ini penting agar bantuan dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Gus Ipul menekankan pentingnya melepaskan ketergantungan terhadap bansos dan PKH bagi KPM yang kondisi sosial ekonominya telah membaik. Mereka akan diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan yang disiapkan Kemensos. "Jika dalam lima tahun KPM telah kembali fungsi sosialnya maka diwajibkan untuk melepaskan ketergantungan terhadap bansos dan PKH," tegasnya.

Meskipun saat ini terdapat 20 hingga 21 juta data KPM yang memenuhi syarat menerima bansos dan PKH, Kemensos masih menerima keluhan mengenai ketidaktercapaian sasaran bantuan. Oleh karena itu, evaluasi berkala sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program.

Untuk memastikan data KPM akurat dan up-to-date, Gus Ipul menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara para pendamping PKH, perangkat pemerintahan desa (seperti kepala desa dan lurah), dan tim Kemensos melalui dinas terkait. Koordinasi ini bertujuan untuk mendata kondisi KPM secara detail setiap tahunnya.

Dengan data KPM yang akurat, Kemensos dan pemerintah daerah dapat memastikan bansos dan PKH tersalurkan secara tepat sasaran. Sistem pendataan yang baik akan membantu meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Kemensos juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan program berjalan efektif dan efisien.

Terkait lansia, Gus Ipul menjelaskan bahwa Kemensos akan memberikan perlindungan sosial sepanjang hayat. Program pemberdayaan tidak lagi menjadi fokus utama untuk kelompok ini, melainkan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

"Untuk lansia bukan lagi program pemberdayaan, Kemensos akan kawal perlindungan sosial sepanjang hayat bagi mereka," ujar Gus Ipul.

Dengan evaluasi dan koordinasi yang baik, diharapkan program PKH dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.