Kementerian BUMN Fokus Produktivitas, Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Operasional

Meskipun ada efisiensi anggaran, Kementerian BUMN tetap fokus meningkatkan produktivitas melalui pengembangan teknologi informasi, memastikan operasional tetap berjalan lancar tanpa pengurangan signifikan.

Jakarta, 11 Februari 2025 - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan komitmen Kementerian BUMN untuk tetap memprioritaskan peningkatan produktivitas di tengah penghematan anggaran. Pengembangan sistem teknologi informasi (IT) menjadi fokus utama dalam strategi ini. Hal ini disampaikan Tiko, sapaan akrabnya, dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta.

Menurut Tiko, efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden tidak berdampak besar pada operasional kementerian. Kementerian BUMN bahkan tidak akan melakukan pengurangan pengeluaran seperti penghematan pencahayaan lampu yang dilakukan beberapa kementerian lain. "Enggak ada (efisiensi pencahayaan), di BUMN aman," tegasnya.

Presiden telah menginstruksikan efisiensi anggaran melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025. Surat tersebut menetapkan 16 pos belanja yang harus dipangkas dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. Pos-pos belanja yang dimaksud meliputi alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, rapat dan seminar, kajian dan analisis, diklat dan bimtek, honorarium, percetakan dan suvenir, sewa gedung dan kendaraan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, dan belanja lainnya.

Meskipun terdapat pemangkasan anggaran yang cukup signifikan di berbagai sektor, Kementerian BUMN memastikan tetap berkomitmen pada peningkatan produktivitas. Salah satu strategi kunci adalah optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Sistem pelaporan keuangan BUMN, misalnya, kini telah terintegrasi secara online, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi fokus utama Kementerian BUMN dalam menghadapi efisiensi anggaran. Dengan sistem online, proses pelaporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat. Ini menunjukan komitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, sekaligus memastikan transparansi keuangan BUMN.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi di sektor publik. Adopsi teknologi informasi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi potensi pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas. Kementerian BUMN berharap dapat menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain dalam menerapkan strategi efisiensi yang berorientasi pada teknologi.

Dengan sistem pelaporan keuangan online, transparansi dan akuntabilitas keuangan BUMN semakin terjamin. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan mencegah potensi penyimpangan. Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Menteri/pemimpin lembaga diberi tenggat waktu hingga 14 Februari 2025 untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran. Ini menunjukan komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Efisiensi anggaran tidak menghalangi Kementerian BUMN untuk meningkatkan produktivitas. Dengan fokus pada pengembangan teknologi informasi dan optimalisasi sistem, Kementerian BUMN memastikan operasional tetap berjalan lancar dan efisien. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMN.