Kementerian P2MI Ajak Kominfo Awasi Iklan Loker Ilegal di Medsos

Kementerian P2MI mengajak Kementerian Kominfo untuk berkolaborasi mengawasi iklan lowongan kerja ilegal di media sosial demi melindungi pekerja migran Indonesia.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap iklan lowongan kerja ilegal di media sosial. Kerja sama ini diinisiasi menyusul pembentukan Direktorat Siber di Kementerian P2MI, yang difokuskan untuk memantau aktivitas online terkait penawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak resmi. Langkah ini bertujuan melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari praktik-praktik perekrutan yang merugikan.

Pertemuan antara Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, dan Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama dalam pengawasan siber. Menteri Karding menekankan pentingnya peran Kominfo dalam membantu Direktorat Siber P2MI, baik dalam hal penguatan kapasitas maupun diseminasi informasi online. Beliau juga mengusulkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk meresmikan kolaborasi ini.

Inisiatif ini muncul sebagai respons atas maraknya iklan lowongan kerja di luar negeri yang ilegal dan menyesatkan di media sosial. Iklan-iklan tersebut seringkali menjanjikan keuntungan besar namun pada kenyataannya justru merugikan PMI, baik secara finansial maupun keselamatan. Kerja sama antara P2MI dan Kominfo diharapkan mampu menekan angka kasus tersebut dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi PMI.

Direktorat Siber P2MI yang baru dibentuk memiliki peran krusial dalam mengawasi ruang digital terkait informasi pekerjaan di luar negeri. Kominfo, dengan sumber daya dan infrastruktur digital yang mumpuni, akan memberikan dukungan penuh dalam upaya ini. Dukungan tersebut meliputi akses ke platform online milik pemerintah dan bantuan dalam diseminasi informasi publik yang akurat dan terpercaya.

Menteri Karding menyampaikan, "Kami minta tolong untuk, satu, dibantu memperkuat siber kami yang ada di pelindungan. Yang kedua, kita minta tolong untuk dibantu misalnya melakukan diseminasi informasi lewat online." Hal ini menunjukkan komitmen P2MI untuk memanfaatkan teknologi dalam melindungi PMI. Kominfo menyambut baik inisiatif ini dan siap berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan adanya Direktorat Siber P2MI, Kominfo akan memiliki mitra strategis dalam pengawasan ruang digital. Hal ini akan mempermudah proses identifikasi dan penindakan terhadap iklan-iklan lowongan kerja ilegal yang merugikan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan melindungi PMI dari eksploitasi.

Salah satu fokus utama dari kerja sama ini adalah pengawasan iklan lowongan kerja ilegal di media sosial. Iklan-iklan tersebut seringkali mengandung informasi yang menyesatkan dan tidak akurat, sehingga dapat merugikan PMI yang tertipu. Kominfo akan memanfaatkan platform dan teknologi yang dimilikinya untuk mendeteksi dan menindak iklan-iklan tersebut.

Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, menyatakan, "Kami apresiasi sekali yang disampaikan beliau terkait di KP2MI sudah memiliki Direktorat Siber tersendiri. Jadi ini memudahkan kerja kami dalam pengawasan ruang digital." Pernyataan ini menunjukkan kesiapan Kominfo untuk mendukung P2MI dalam melindungi PMI dari praktik-praktik perekrutan yang ilegal dan berbahaya.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, PMI dapat terlindungi dari praktik-praktik perekrutan yang merugikan dan mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya terkait peluang kerja di luar negeri.

Kerja sama antara P2MI dan Kominfo ini merupakan langkah penting dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Dengan pemantauan yang ketat dan kolaborasi yang solid, diharapkan dapat menekan angka kasus perekrutan ilegal dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi PMI.