Kepri Capai Rasio Elektrifikasi 98,18 Persen pada 2024, Listrik Terangi Hampir Semua Pulau

Pemerintah Provinsi Kepri berhasil mencapai rasio elektrifikasi 98,18 persen pada 2024, dengan berbagai upaya untuk memastikan seluruh pulau berpenghuni mendapatkan akses listrik.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengumumkan keberhasilannya dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayahnya. Pada tahun 2024, rasio elektrifikasi pulau-pulau berlistrik di Kepri telah mencapai angka 98,18 persen. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras Pemprov Kepri bersama PLN dalam menyediakan akses listrik bagi masyarakat di seluruh penjuru Kepri, khususnya di pulau-pulau terpencil.

Rasio elektrifikasi sendiri didefinisikan sebagai perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki akses penerangan listrik, baik dari PLN maupun sumber listrik non-PLN, terhadap total jumlah rumah tangga. Dari total 238 pulau berpenghuni di Kepri, sebanyak 150 pulau telah menikmati aliran listrik dari PLN, 90 pulau lainnya mendapatkan pasokan listrik dari pemerintah daerah dan masyarakat, sementara 38 pulau masih belum teraliri listrik.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Muhammad Darwin, menjelaskan bahwa pulau-pulau yang belum berlistrik sebagian besar terletak di wilayah Batam, Lingga, dan Karimun. Jumlah penduduk di pulau-pulau tersebut relatif sedikit, berkisar antara 10 hingga 30 kepala keluarga (KK).

Pemprov Kepri dan PLN berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan akses listrik di pulau-pulau kecil tersebut secara bertahap hingga tahun 2027. Berbagai strategi telah disiapkan untuk mencapai target tersebut. Untuk pulau-pulau yang berjarak sekitar 600 meter atau kurang, akan digunakan kabel udara. Sedangkan untuk pulau-pulau yang jaraknya lebih dari 600 meter, akan digunakan kabel bawah laut.

Selain itu, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) juga menjadi solusi yang diprioritaskan. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal atau terpusat akan dibangun di beberapa pulau. Rencananya, sepuluh pulau akan dilengkapi dengan PLTS komunal pada tahun ini, dan 24 pulau lainnya pada tahun 2026. Sementara itu, untuk pulau-pulau dengan jumlah penduduk kurang dari sepuluh KK, akan diterapkan program SuperSun, yaitu sistem listrik tenaga surya individual berbasis baterai besar.

Saat ini, masih terdapat 40 pulau di Kepri yang hanya menikmati pasokan listrik selama 14 jam per hari. Sebanyak 11 ibu kota kecamatan yang termasuk dalam 40 pulau tersebut menjadi prioritas untuk mendapatkan akses listrik selama 24 jam. Pemprov Kepri menargetkan peningkatan bertahap durasi penyalaan listrik, misalnya dari 14 jam menjadi 18 jam seperti yang telah dilakukan di Pulau Sugi, Batam.

Sistem kelistrikan PLN di Kepri sebagian besar bersifat isolated dan tersebar, menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Terdapat 105 sistem PLTD di Kepri, dengan rincian 31 sistem beroperasi 24 jam dan 74 sistem beroperasi 14 jam. Pemprov Kepri memastikan bahwa sinergi yang kuat antara Pemprov Kepri dan PLN akan terus terjaga untuk mewujudkan program ‘Kepri Terang’, yang bertujuan untuk menerangi seluruh pulau berpenghuni di Kepri.

Gubernur Ansar Ahmad telah memberikan arahan agar program ini terus berjalan. Akses listrik bukan hanya sekadar penerangan, tetapi juga merupakan penunjang utama pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat di pulau-pulau. Dengan tercapainya rasio elektrifikasi yang tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri secara keseluruhan.

"Listrik bukan hanya soal penerangan, tapi juga penunjang utama pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat di pulau-pulau," ujar Darwin menegaskan komitmen pemerintah.