Kepri Percepat Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 untuk Pengadaan yang Lebih Transparan
Pemerintah Provinsi Kepri berkolaborasi dengan LKPP RI untuk mempercepat implementasi katalog elektronik versi 6.0 guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa di daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) tengah berfokus pada peningkatan efisiensi dan transparansi pengadaan barang dan jasa. Langkah strategis yang diambil adalah percepatan implementasi katalog elektronik versi 6.0, sebuah sistem digitalisasi yang diklaim mampu membawa perubahan signifikan. Inisiatif ini diresmikan pada Selasa, 22 Januari 2024 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menjelaskan bahwa katalog elektronik versi 6.0 merupakan komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pengadaan. Lebih lanjut, Gubernur Ansar menekankan integrasi sistem e-Audit yang memungkinkan pengawasan dan pelaporan real-time.
Pemprov Kepri telah melakukan berbagai persiapan untuk implementasi ini. Langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi pembuatan akun Inaproc untuk seluruh pengguna, sosialisasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), simulasi penggunaan katalog elektronik, dan live testing bersama pemerintah kabupaten/kota. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penggunaan sistem baru.
Gubernur Ansar berharap katalog elektronik versi 6.0 mampu memberikan dampak positif yang luas. Ia optimis fitur-fitur inovatifnya dapat mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, dan memastikan semua proses sesuai hukum yang berlaku. Kepercayaan terhadap sistem ini diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan.
Senada dengan Gubernur Ansar, Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, juga menekankan pentingnya e-Audit dalam mencegah kecurangan. Sistem ini memungkinkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk cepat mengidentifikasi potensi penyimpangan melalui dashboard yang menampilkan detail transaksi e-Purchasing. Transparansi yang ditawarkan memungkinkan publik dan APIP untuk memantau seluruh proses pengadaan secara langsung.
Hendrar Prihadi memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemprov Kepri. Pemprov Kepri menunjukan komitmen yang tinggi dalam hal belanja produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM. Lebih dari 90 persen belanja produk dalam negeri dan lebih dari 75 persen belanja melalui UMKM telah dicapai pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini dinilai sangat positif bagi perekonomian lokal.
Implementasi katalog elektronik versi 6.0 merupakan langkah strategis dalam mendorong digitalisasi pengadaan barang dan jasa di Kepri. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan yang inklusif. Dengan sistem yang transparan dan efisien, diharapkan akan tercipta pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel dan berdampak positif bagi masyarakat Kepri.