Kesbangpol Mukomuko Berjuang Selamatkan Dana Bantuan Parpol 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko berjuang agar dana bantuan 10 partai politik di daerah tersebut pada tahun 2025 tetap terjaga dan tidak dipotong akibat efisiensi anggaran.

Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, tengah menghadapi dilema terkait pemotongan anggaran. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko sedang berupaya keras agar dana bantuan untuk 10 partai politik (parpol) di daerah tersebut pada tahun 2025 tidak mengalami pemotongan. Pemotongan ini dipicu oleh rencana efisiensi anggaran pemerintah daerah. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD Mukomuko.

Rafdika Permana, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Mukomuko, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berjuang agar dana bantuan parpol tetap aman. "Kami coba berjuang dan menyampaikan ke DPRD supaya dana di Kesbangpol jangan dipangkas," ujarnya saat dihubungi Minggu lalu. Hal ini menjadi penting mengingat pemerintah daerah telah menaikkan dana bantuan parpol dua kali lipat, dari Rp550 juta menjadi sekitar Rp1,1 miliar untuk tahun 2025.

Pembahasan efisiensi anggaran yang dilakukan DPRD Mukomuko menjadi fokus utama Kesbangpol. Harapannya, dana bantuan parpol tersebut tidak terkena dampak pemotongan. Rafdika menjelaskan bahwa anggaran Kesbangpol tidak hanya mencakup dana bantuan parpol, tetapi juga dana penunjang operasional, termasuk perjalanan dinas luar daerah untuk koordinasi dengan pemerintah provinsi. "Dana penunjang dana bantuan partai politik digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah ke provinsi. Kalau dana itu dipotong, bagaimana petugas mau mengurus dana bantuan parpol tersebut," jelasnya.

Dana penunjang yang dimaksud sangat krusial bagi percepatan proses penyaluran dana bantuan. Koordinasi dengan pemerintah provinsi memerlukan perjalanan dinas yang membutuhkan anggaran yang cukup. "Instansi kami harus bolak-balik ke provinsi membawa bahan yang dibutuhkan oleh provinsi untuk melakukan penilaian terkait alokasi dana bantuan parpol dari daerah ini," tambah Rafdika. Proses koordinasi dan pengajuan yang intensif ini membutuhkan dukungan dana yang memadai.

Tidak hanya Kesbangpol yang berupaya, 10 partai politik di Mukomuko juga telah mengajukan usulan kenaikan dana bantuan dengan angka yang bervariasi. PPP mengajukan usulan tertinggi, yakni Rp15.000 per suara, diikuti PDIP Rp14.000, dan Partai Perindo Rp13.000. Partai Nasdem, PAN, Gerindra, Golkar, Hanura, dan PKB mengusulkan Rp12.000 per suara. Besarnya usulan ini menunjukkan pentingnya dana bantuan bagi operasional partai politik di daerah tersebut.

Situasi ini menyoroti pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Pemotongan anggaran yang tidak terencana dapat berdampak signifikan terhadap berbagai program, termasuk program yang mendukung demokrasi dan partisipasi politik seperti bantuan dana parpol. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

Perlu ditekankan bahwa dana penunjang bukan hanya sekadar biaya operasional, melainkan kunci kelancaran proses penyaluran bantuan parpol. Tanpa dana yang cukup untuk perjalanan dinas dan koordinasi, proses administrasi dan pengawasan akan terhambat. Hal ini dapat berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuan dan bahkan potensi masalah hukum. Oleh karena itu, mempertahankan dana penunjang sangat penting untuk memastikan proses berjalan lancar dan akuntabel.

Perjuangan Kesbangpol Mukomuko ini menjadi cerminan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan memenuhi kebutuhan berbagai sektor. Diharapkan, DPRD Mukomuko dapat mempertimbangkan secara matang dampak pemotongan anggaran terhadap program-program penting, termasuk dana bantuan parpol, dan mencari solusi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas.

Keberhasilan upaya Kesbangpol Mukomuko akan berdampak positif bagi kelancaran proses demokrasi di daerah tersebut. Dukungan dana yang memadai akan memastikan operasional partai politik berjalan optimal dan partisipasi politik masyarakat dapat terwadahi dengan baik.