Ketum HIPMI Kaltara Bahas Peluang Ekspor dan Infrastruktur Logistik dengan Wapres

Ketua Umum HIPMI Kaltara, Ade Kurniawan, bertemu Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk membahas kendala ekspor Kaltara, terutama terkait operasional kapal penyeberangan dan perlunya pelabuhan bersertifikasi internasional.

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Utara (Kaltara), Ade Kurniawan, baru-baru ini bertemu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Presiden. Pertemuan pada Jumat (14/2) tersebut difokuskan pada pembahasan peluang ekspor dan sejumlah kendala infrastruktur logistik yang dihadapi pengusaha muda di Kaltara.

Salah satu isu utama yang diangkat Ade Kurniawan adalah penghentian operasi Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Manta dan KMP Julung-Julung. Menurutnya, berhentinya operasional kedua kapal tersebut berdampak signifikan terhadap kelancaran proses ekspor dan impor di Kaltara. "Keberadaan KMP Manta dan KMP Julung-Julung sangat penting untuk mewujudkan proses ekspor dan impor yang mudah," ujar Ade dalam pesan singkatnya.

Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan Kaltara. Penghentian operasional kapal penyeberangan berpotensi mempengaruhi harga udang dan komoditas penting lainnya, bahkan berdampak pada kebutuhan pokok masyarakat Kaltara. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi para pengusaha muda di daerah tersebut.

Selain masalah transportasi laut, Ade juga menyoroti kurangnya infrastruktur pendukung ekspor di Kaltara. Saat ini, Kaltara belum memiliki pelabuhan bersertifikasi internasional. Hal ini memaksa para pelaku usaha untuk melakukan proses ekspor dan impor melalui daerah lain, yang tentu saja menambah biaya dan waktu tempuh.

"Saya sampaikan kepada Wapres harapan kami, para pengusaha di Kaltara, agar pemerintah dapat menyediakan pelabuhan ekspor dan impor bersertifikasi internasional. Dengan begitu, kita bisa langsung melakukan ekspor melalui pelabuhan tersebut," jelas Ade. Keberadaan pelabuhan bersertifikasi internasional akan sangat membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing produk-produk Kaltara di pasar global.

Pertemuan antara Ketum HIPMI Kaltara dan Wapres Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mencari solusi atas kendala ekspor dan infrastruktur logistik di Kaltara. Pembahasan mengenai operasional kapal penyeberangan dan pembangunan pelabuhan bersertifikasi internasional menjadi poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti.

Keberhasilan pengembangan infrastruktur logistik di Kaltara akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya akses yang lebih mudah dan efisien ke pasar internasional, para pengusaha muda Kaltara dapat mengembangkan bisnisnya dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah di Indonesia.

Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, termasuk penyediaan anggaran dan koordinasi antar kementerian terkait. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan para pelaku usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi kendala ekspor dan meningkatkan daya saing produk-produk Kaltara di pasar global.

Selain itu, perlu juga dilakukan kajian mendalam mengenai solusi jangka panjang untuk masalah transportasi laut di Kaltara. Mungkin perlu dipertimbangkan pengadaan kapal-kapal penyeberangan baru yang lebih modern dan efisien, atau alternatif moda transportasi lainnya yang sesuai dengan kondisi geografis Kaltara.

Pertemuan ini menandai komitmen nyata dari pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha muda di daerah. Semoga pertemuan ini dapat menghasilkan solusi konkret dan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi Kaltara di masa mendatang.