KI Kalbar Desak Pertamina Tingkatkan Transparansi Informasi Publik Jelang Idul Fitri

Komisi Informasi Kalbar mendorong Pertamina untuk lebih transparan dalam pengelolaan energi, khususnya ketersediaan BBM dan LPG menjelang Idul Fitri, guna mencegah misinformasi dan menjaga kepercayaan publik.

Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat mendesak PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Regional Kalbar untuk meningkatkan transparansi informasi publik terkait pengelolaan energi, terutama menjelang perayaan Idul Fitri 1444 H. Hal ini disampaikan Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, di Pontianak pada Sabtu lalu. Dorongan ini muncul karena pentingnya akses informasi bagi masyarakat untuk memastikan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg.

Menurut Darusalam, sebagai badan publik, Pertamina wajib memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Ketersediaan energi, khususnya LPG 3 kg dan BBM bersubsidi, menjadi perhatian utama menjelang hari besar keagamaan. Transparansi dalam distribusi LPG 3 kg dinilai krusial untuk mencegah spekulasi dan keresahan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wakil Ketua KI Kalbar, M. Reinardo Sinaga, menambahkan pentingnya akses informasi terkait kuota dan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi. Peningkatan akses informasi akan mengurangi misinformasi dan membangun kepercayaan publik terhadap Pertamina. Ia juga menyoroti pentingnya respons terbuka Pertamina terhadap berbagai isu, termasuk distribusi Pertalite dan Pertamax, penerapan MyPertamina, dan dugaan penyimpangan distribusi BBM di Sungai Kapuas.

Sales Area Manager Retail Kalbar PT Pertamina Patra Niaga, Aris Irmi, memastikan komitmen Pertamina untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, khususnya terkait ketersediaan stok BBM dan LPG menjelang Idul Fitri. Pertamina berkomitmen memberikan layanan informasi yang transparan dan terus melakukan evaluasi untuk optimalisasi sistem distribusi. Untuk isu-isu yang disampaikan KI Kalbar, Aris menyatakan akan berkoordinasi dengan kantor pusat di Balikpapan.

Sales Branch Manager IV Gas Kalbar, Imam Rizki Arianto, menyatakan informasi kuota LPG 3 kg dan isu distribusi energi akan diakses masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi. Pihaknya akan menindaklanjuti saran KI Kalbar agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas. Senada dengan itu, Sales Branch Manager I Fuel Kalbar, Abdul Malik, menjelaskan sistem barcode MyPertamina bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi distribusi BBM bersubsidi, sembari memastikan perlindungan data pengguna sesuai regulasi.

Korbid PSI KI Kalbar, Lufti Faurusal Hasan, menekankan perlunya sosialisasi yang lebih luas terkait sistem barcode MyPertamina, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital, agar masyarakat lebih mudah memahami dan mengakses sistem tersebut. "Perlu ada sosialisasi lebih luas agar masyarakat memahami sistem ini dan dapat mengaksesnya dengan mudah," katanya.

Dorongan KI Kalbar diharapkan dapat meningkatkan transparansi Pertamina dalam pengelolaan dan distribusi energi di Kalimantan Barat. Keterbukaan informasi yang lebih baik akan memberikan akses masyarakat terhadap data yang valid dan terpercaya, terutama menjelang Idul Fitri. Transparansi ini tidak hanya penting untuk memastikan ketersediaan energi, tetapi juga untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan energi nasional tersebut.

Dengan adanya transparansi yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait kebijakan BBM dan LPG, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan keresahan. Pertamina juga diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan komunikasi publik dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat Kalimantan Barat.

Pertamina perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan saluran komunikasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti melalui media sosial, website yang user-friendly, dan juga melalui kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan informasi penting terkait energi. Hal ini akan membantu memastikan informasi yang akurat dan tepat waktu sampai kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, upaya peningkatan transparansi informasi oleh Pertamina merupakan langkah positif dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan energi yang bertanggung jawab dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat.