KLH Kawal Penanganan Darurat Sampah Banjarmasin, TPAS Basirih Ditutup Permanen

Kementerian Lingkungan Hidup mengawasi ketat penutupan TPAS Basirih Banjarmasin yang tercemar parah dan mendorong kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Banjarmasin menghadapi krisis sampah setelah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) Basirih ditutup pada 1 Februari 2025. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan akan mengawal proses penyelesaian masalah ini, termasuk memantau perkembangan penanganan darurat sampah di kota tersebut. Penutupan TPAS Basirih, yang diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, merupakan langkah tegas untuk mencegah pencemaran lingkungan yang lebih parah di masa mendatang. KLH berkomitmen untuk memastikan pengelolaan sampah di Banjarmasin dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah daerah.

Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyatakan optimisme atas kepemimpinan baru Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin dan Hj Ananda, dalam mengatasi permasalahan sampah ini. KLH akan memberikan dukungan penuh, mengingat beban pengelolaan sampah yang sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah seringkali menimbulkan kendala, termasuk potensi korupsi. Pemantauan harian atas perkembangan penanganan sampah di Banjarmasin dilakukan oleh KLH untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana dan efektif.

Keputusan penutupan TPAS Basirih diambil karena dampak pencemaran lingkungan yang signifikan. Menteri Hanif menekankan bahwa biaya pemulihan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak bertanggung jawab akan sangat besar di masa depan. Oleh karena itu, langkah tegas seperti penutupan TPAS Basirih merupakan langkah yang tidak terhindarkan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat Banjarmasin. KLH berkomitmen untuk memastikan proses penutupan dan rehabilitasi lahan TPAS Basirih dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur.

KLH menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Setiap kawasan, mulai dari pasar, terminal, hotel, permukiman, hingga tempat ibadah, bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya masing-masing. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memberikan instruksi dan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan sampah.

Mekanisme penutupan TPAS Basirih dilakukan secara bertahap, meliputi penyusunan perencanaan, pengolahan dan pemantapan lahan, serta rehabilitasi. Setelah semua tahapan selesai, TPAS Basirih dinyatakan aman dan tidak boleh digunakan lagi. KLH menegaskan bahwa penutupan TPAS Basirih harus dipatuhi, dan tindakan hukum akan diambil terhadap pihak yang melanggar aturan ini. "Penutupan ini harus dipatuhi. Jika ada pihak yang tetap beraktivitas di sana, itu bisa masuk ke ranah pidana. Kita tidak boleh gegabah membiarkan TPAS ini dibuka kembali tanpa pengawasan ketat," tegas Menteri Hanif.

KLH juga akan terus memantau proses rehabilitasi lahan TPAS Basirih untuk memastikan tidak ada dampak lingkungan negatif yang tersisa. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait akan terus ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan sampah di Banjarmasin berjalan efektif dan berkelanjutan. Program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga akan terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan dukungan KLH, tengah berupaya mencari solusi jangka panjang untuk pengelolaan sampah. Hal ini termasuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai dan berkelanjutan, serta pengembangan program daur ulang dan pengolahan sampah organik. KLH berharap kolaborasi multipihak ini akan menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sampah di Banjarmasin.

Selain itu, KLH juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petugas kebersihan dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam mengelola sampah secara efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan masalah sampah di Banjarmasin dapat teratasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan pengawasan ketat dari KLH dan komitmen dari pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan sampah di Banjarmasin dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Langkah-langkah yang diambil saat ini diharapkan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dan memastikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat Banjarmasin.

KLH berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya mengatasi masalah sampah. Dukungan ini akan meliputi aspek teknis, pendanaan, dan juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Harapannya, Banjarmasin dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan.