Kolaborasi Antar Daerah Diperlukan untuk Atasi PMK di Sulawesi Utara

Sulawesi Utara, yang masih berstatus zona merah PMK, membutuhkan kolaborasi antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mengatasi wabah dan menuju status bebas PMK.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih menjadi ancaman serius di Sulawesi Utara (Sulut). Kepala Karantina Sulawesi Utara, I Wayan Kertanegara, menyatakan bahwa provinsi ini masih berstatus zona merah PMK, berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 38 tahun 2025. Kondisi ini mengakibatkan Sulut belum bisa mengirimkan hewan berkuku belah dan produknya ke daerah-daerah yang telah berstatus hijau atau bebas PMK, seperti Maluku Utara, Maluku, dan Papua.

Salah satu kendala utama dalam upaya Sulut menuju status hijau adalah luasnya wilayah provinsi ini. Menurut I Wayan Kertanegara, dibutuhkan kerja sama yang solid antar pemerintah daerah kabupaten dan kota, serta antar provinsi di wilayah Sulawesi. Tidak hanya pemerintah, kolaborasi dengan peternak dan instansi terkait juga sangat penting untuk menyatukan visi dan percepat proses menuju zona hijau.

"Antarpemerintah daerah kabupaten dan kota harus sama-sama bergerak. Begitu juga dengan antar kepala daerah provinsi yang ada di wilayah Sulawesi," tegas I Wayan Kertanegara. Ia menekankan pentingnya prinsip bekerja bersama dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Karantina Indonesia berperan aktif dalam upaya percepatan menuju zona hijau PMK. Lembaga ini hadir di setiap tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk mencegah penyebaran PMK antar pulau. Tujuan utamanya adalah melindungi sumber daya alam, khususnya ternak sebagai sumber pangan hewani, serta meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Sulut, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Minahasa Utara tercatat sebagai daerah yang terdampak PMK. Diduga, PMK masuk melalui jalur darat perbatasan Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, mengingat adanya wabah PMK di Gorontalo pada akhir tahun lalu. Informasi lebih detail mengenai penyebaran PMK dapat diperoleh dari Dinas Pertanian Sulut.

Untuk mencapai status bebas PMK (zona hijau), dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Kolaborasi yang efektif antar pemerintah daerah, peternak, dan instansi terkait merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi wabah ini. Dengan strategi yang terpadu dan sinergi yang kuat, Sulut diharapkan dapat segera keluar dari status zona merah dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Perlu diingat bahwa upaya pencegahan dan pengendalian PMK membutuhkan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat. Pemantauan ketat, penerapan biosekuriti yang baik, dan edukasi kepada peternak sangat penting untuk mencegah penyebaran PMK lebih lanjut. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat mengatasi tantangan PMK dan memastikan keamanan pangan hewani bagi seluruh masyarakat.