Kolaborasi Antar Kementerian Berantas Kemiskinan Ekstrem di Desa

Kementerian Sosial dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal berkolaborasi untuk memberantas kemiskinan ekstrem di desa-desa di Indonesia, memanfaatkan data DTSEN dan anggaran Dana Desa.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) resmi bekerja sama untuk memberantas kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah pedesaan. Kolaborasi ini ditandai dengan pembuatan rencana aksi bersama yang memanfaatkan data terkini.

Menurut Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, rencana aksi tersebut akan berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Terintegrasi Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Dengan data DTSEN, kita akan melihat wilayah mana yang bisa kita kerjasamakan dengan berbagai instansi," ujar Saifullah usai pertemuan dengan Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, di Jakarta.

Langkah nyata yang akan dilakukan meliputi tiga pilar utama: perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Tiga pilar ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kemensos berkomitmen untuk memastikan program-program yang dijalankan efektif dan tepat sasaran.

Dengan sinergi antar kementerian, pemerintah menargetkan pencapaian zero percent kemiskinan ekstrem paling lambat tahun 2026, dan penurunan angka kemiskinan di bawah lima persen pada tahun 2029. Target ambisius ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menteri Yandri Susanto menyambut baik kolaborasi ini. Ia menyatakan bahwa kemiskinan ekstrem sering ditemukan di desa-desa, sehingga kerja sama antar kementerian sangat krusial. Kolaborasi ini juga sejalan dengan misi keenam Asta Cita Presiden, yaitu pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Setelah pertemuan tersebut, kedua kementerian akan melakukan pemantauan desa-desa yang masuk kategori miskin ekstrem berdasarkan DTSEN. Kemendes PDTT telah menyiapkan anggaran sebesar 15 persen dari total Rp71 triliun Dana Desa untuk program ini. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat di desa.

Data DTSEN akan menjadi acuan utama dalam menentukan strategi dan penempatan program. Data yang akurat dan terintegrasi akan memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari duplikasi program. Kemungkinan besar, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga akan dimaksimalkan untuk mempercepat proses pendataan dan monitoring.

Pemerintah juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kolaborasi antara Kemensos dan Kemendes PDTT diharapkan mampu menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di desa. Dengan pendekatan terintegrasi dan pemanfaatan data yang akurat, program-program yang dijalankan akan lebih efektif dan efisien.

Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap informasi akan sangat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pemerintah optimistis bahwa dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen yang tinggi, target pengentasan kemiskinan ekstrem dapat tercapai. Program ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya.