Kolaborasi Pemkab dan Masyarakat Kunci Atasi Masalah Ternak Berkeliaran di Mukomuko

DPRD Mukomuko tekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi masalah hewan ternak berkeliaran, melalui penegakan Perda dan kesadaran bersama.

Mukomuko, Bengkulu, 24 Februari 2024 - Masalah hewan ternak yang berkeliaran di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, membutuhkan solusi kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini ditekankan oleh Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, Tabrani, sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.

Menurut Tabrani, dibutuhkan ketegasan pemerintah daerah dalam menjalankan aturan yang berlaku, diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk memelihara hewan ternak mereka dengan baik. Tanpa adanya sinergi ini, program pemerintah untuk mengatasi masalah ternak berkeliaran akan sulit terwujud.

Keberhasilan program tersebut, menurutnya, sangat bergantung pada komitmen bersama. Baik pemerintah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Tabrani menyoroti pentingnya sinkronisasi antara peraturan daerah (Perda) dengan peraturan desa terkait larangan hewan ternak berkeliaran. Ia mengungkapkan adanya kecemburuan sosial di masyarakat karena perbedaan penerapan aturan di pusat kota dan desa. Perda yang sudah ditetapkan harus diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko.

Selain itu, pemerintah daerah, melalui Dinas Pertanian, perlu lebih ketat dalam memberikan bantuan hewan ternak. Pemberian bantuan harus disertai perjanjian tertulis yang mewajibkan penerima bantuan untuk tidak melepaskan hewan ternak mereka di sembarang tempat. Kelompok tani penerima bantuan wajib menaati Perda setempat.

Kesadaran masyarakat juga menjadi faktor kunci. Masyarakat harus memahami dampak negatif dari pelepasan hewan ternak di fasilitas umum, seperti kecelakaan lalu lintas dan kerusakan tanaman pangan. Pemahaman ini akan mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam memelihara hewan ternak mereka.

Tabrani menjelaskan dampak negatif dari hewan ternak yang berkeliaran, antara lain kecelakaan lalu lintas dan kerugian bagi petani yang tanamannya dirusak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa pelepasan hewan ternak dapat merugikan orang lain.

Meskipun pernah ada usulan penerapan aturan 'tembak di tempat' untuk hewan ternak yang berkeliaran, Tabrani menjelaskan bahwa hal tersebut belum dapat diterapkan karena belum adanya regulasi yang mendukung. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dan edukatif menjadi lebih penting dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Tabrani menekankan perlunya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Sosialisasi ini perlu dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga terkait.

Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan untuk menyediakan fasilitas atau lahan khusus untuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga masyarakat memiliki tempat yang tepat untuk memelihara hewan ternak mereka tanpa mengganggu ketertiban umum.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan masalah hewan ternak berkeliaran di Kabupaten Mukomuko dapat teratasi secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.