LIVE

Kota Jambi Adopsi Sistem Cepat PBG-BPHTB Kabupaten Bogor

Pj Wali Kota Jambi akan mengadopsi sistem pelayanan cepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB Kabupaten Bogor yang efisien dan hanya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit untuk proses izin.

efisiensi
Pj Wali Kota Jambi akan mengadopsi sistem pelayanan cepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB Kabupaten Bogor yang efisien dan hanya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit untuk proses izin. (©© 2025 Antaranews)

Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, berencana mengadopsi sistem pelayanan cepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) milik Pemerintah Kabupaten Bogor. Keputusan ini diambil setelah kunjungannya ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bogor pada Rabu, 22 Januari 2025. Sri mengaku sangat terkesan dengan efisiensi dan kecepatan pelayanan yang diberikan.

Sri Purwaningsih mengungkapkan kekagumannya atas kecepatan dan efisiensi pelayanan PBG dan BPHTB di Kabupaten Bogor. Ia berencana mereplikasi model ini di Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Harapannya, masyarakat Jambi dapat menikmati kemudahan akses perizinan yang sama.

Tidak hanya adopsi sistem, Sri juga bermaksud menjalin kerja sama resmi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kerja sama ini diharapkan akan memperkuat implementasi sistem pelayanan cepat di Kota Jambi dan memastikan keberhasilannya.

Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri telah menerapkan berbagai peraturan untuk mempermudah akses perizinan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 merevisi aturan PBG untuk MBR, sementara Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 merevisi aturan BPHTB.

Penjabat Bupati Bogor, Bachril Bakri, menjelaskan bahwa sistem yang diterapkan mampu memproses izin PBG untuk MBR hanya dalam waktu 2 jam, bahkan dalam simulasi hanya membutuhkan waktu 15 menit. Proses BPHTB juga sangat cepat, sekitar 20 menit saja. Kecepatan ini didukung oleh sistem terpadu di Pojok MBR Terpadu.

Pojok MBR Terpadu di Kabupaten Bogor memfasilitasi koordinasi antar petugas, sehingga mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, kecermatan petugas dan minimnya gangguan jaringan juga menjadi faktor pendukung efisiensi sistem ini.

Kunjungan Pj Wali Kota Jambi ke Kabupaten Bogor menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan komunikasi dan kolaborasi demi meningkatkan pelayanan publik, terutama bagi MBR. Adopsi sistem cepat PBG-BPHTB ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Jambi.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Indra Gultom
I
Reporter Indra Gultom
Jaktim Pasang 32 Sistem Peringatan Dini Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur memasang 32 sistem peringatan dini banjir (EWS) di berbagai lokasi rawan banjir untuk mengantisipasi musim hujan dan meningkatkan kesiapsiagaan warga.

Peringatan Dini
Jambi Percepat Layanan PBG untuk MBR, Selesai Kurang dari 1 Jam!

Pemerintah Kota Jambi mempercepat penerbitan Persetujuan Mendirikan Bangunan (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu kurang dari satu jam, mendukung program nasional tiga juta rumah.

#planetantara
Jabar Percepat Layanan PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mempercepat layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR di seluruh Jawa Barat guna meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau, menargetkan implementasi serentak pada Februari 2025.

perumahan
Jabar Percepat Layanan PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mempercepat layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR di seluruh Jawa Barat guna meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau, menargetkan implementasi serentak pada Februari 2025.

perumahan
Pj Bupati Kobar Tekankan Pengelolaan APBD Rp1,7 Triliun yang Optimal

Penjabat Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Budi Santosa, meminta jajarannya mengelola APBD 2025 sebesar Rp1,7 triliun secara bijak, efektif, dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

kesejahteraan masyarakat
Pemkab Bogor Pangkas 50% Anggaran Perjalanan Dinas: Efisiensi demi Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bogor memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen sebagai bentuk efisiensi belanja daerah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan harapan peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan masyarakat.

#planetantara
38 Keluarga di Bogor Tempati Rumah Baru Pasca Bencana, Fasilitas Lengkap!

Pemerintah Kota Bogor memberikan 38 unit rumah hunian tetap (Huntap) kepada warga terdampak bencana di tiga kelurahan Kecamatan Bogor Selatan, hasil bantuan BNPB setelah proses panjang selama dua tahun.

Bogor
Pemkab Biak Perluas Layanan Dokumen Kependudukan Sistem 'Jemput Bola'

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor meningkatkan layanan penerbitan dokumen kependudukan dengan sistem jemput bola hingga ke kampung dan distrik untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh warga.

Biak Numfor
Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi: Kronologi dan Imbauan Keselamatan

Kecelakaan maut terjadi di Gerbang Tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu dini hari (5/2), melibatkan beberapa kendaraan dan mengakibatkan korban; pihak berwajib tengah menyelidiki penyebab kecelakaan.

Sumber Antara
Bandung Tertarik Terapkan Sistem Pengelolaan Pasar Wisata Samarang Garut

Pemerintah Kabupaten Bandung tertarik menerapkan sistem pengelolaan Pasar Wisata Samarang di Garut, Jawa Barat, yang dinilai efisien dan terintegrasi dalam penataan, parkir, dan pengelolaan sampah.

#planetantara
TP PKK Tapin Gelar Bimtek Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa

TP PKK Kabupaten Tapin menggelar bimbingan teknis untuk kader di Kecamatan Bakarangan dan Bungur guna meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan keluarga di desa, mengatasi tantangan SDM dan fasilitas yang terbatas.

TP PKK Tapin
DKI Jakarta Percepat Penerbitan PBG, Dukung Program 3 Juta Rumah

Pemprov DKI Jakarta percepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung program pemerintah pusat membangun 3 juta rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan memanfaatkan teknologi dan memangkas waktu proses.

program 3 juta rumah
Sinergitas Optimalkan Pelayanan Hukum, Kejaksaan Tinggi Jatim Resmikan Gedung Baru di Kota Batu

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim) mengoptimalkan pelayanan hukum dengan sinergisitas bersama pemangku kepentingan, ditandai peresmian Gedung Kejari Kota Batu senilai Rp10,57 miliar.

#planetantara