KPAI Desak Polisi Telusuri Kemungkinan Korban Lain Kasus Asusila AKBP FWLS

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak kepolisian untuk menyelidiki kemungkinan adanya korban lain dalam kasus asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, AKBP FWLS, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Jakarta, 14 Maret 2024 - Kasus dugaan asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, AKBP FWLS, memasuki babak baru dengan desakan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar kepolisian menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. FWLS telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan penggunaan narkoba. Kasus ini menimbulkan keprihatinan publik, terutama mengingat status FWLS sebagai pejabat publik dan dampaknya yang luar biasa bagi para korban.

Anggota KPAI, Dian Sasmita, menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus ini. "Kepolisian dan UPTD setempat agar melakukan penelusuran potensi anak yang menjadi korban dari pelaku ini supaya anak-anak tersebut juga mendapatkan akses atas pemulihan," ujar Dian Sasmita dalam sebuah pernyataan. KPAI menekankan pentingnya penyelidikan menyeluruh untuk memastikan tidak ada korban lain yang belum terungkap dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Kasus ini melibatkan lebih dari satu korban, termasuk tiga anak di bawah umur berusia 6, 13, dan 16 tahun, serta seorang korban berusia 20 tahun. FWLS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mereka dan bahkan merekam tindakan tersebut untuk diunggah ke situs pornografi anak di darkweb. Polri saat ini masih menyelidiki motif di balik tindakan keji tersebut.

Perbuatan AKBP FWLS tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran etik berat. Dugaan penggunaan narkoba, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan persetubuhan tanpa ikatan pernikahan yang sah merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada sanksi hukum berat. Proses hukum yang transparan dan profesional menjadi kunci dalam mengungkap seluruh kebenaran dan memberikan keadilan bagi para korban.

KPAI memberikan dukungan penuh kepada Mabes Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri, untuk menangani kasus ini dengan serius, transparan, dan profesional. "Mabes Polri, Direktorat PPA PPO agar menangani kasus ini dengan sangat serius, transparan, dan profesional tentunya dengan mengedepankan hak-hak anak, keadilan terhadap anak, diwujudkan lewat proses pemeriksaan, penanganan kasus yang jujur, adil, transparan, sehingga kita semua mengetahui kasusnya ini sudah sampai mana, motifnya, pola-polanya seperti apa," tegas Dian Sasmita.

Proses hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Transparansi dalam penanganan kasus ini juga akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan memastikan perlindungan bagi anak-anak Indonesia.

Kasus AKBP FWLS menyoroti pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual di Indonesia. Peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pendidikan seksualitas yang komprehensif dan akses mudah terhadap layanan dukungan bagi korban kekerasan seksual juga sangat diperlukan.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa mendatang. Proses hukum yang transparan dan profesional akan memberikan keadilan bagi para korban dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

KPAI berharap agar kasus ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual. Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan.

Polri masih terus mendalami motif di balik tindakan AKBP FWLS. Semoga proses hukum yang sedang berjalan dapat mengungkap seluruh kebenaran dan memberikan keadilan bagi para korban. Perlindungan anak dan penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas utama dalam kasus ini.