KPAI Sorot Minimnya SOP Pendidikan Barak Militer di Jabar: Kekhawatiran terhadap Mutu dan Keseragaman

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti ketidakadaan SOP dalam penyelenggaraan pendidikan barak militer di Jawa Barat, yang dikhawatirkan mempengaruhi mutu dan keseragaman program.

Jakarta, 16 Mei 2024 - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan keprihatinan terkait belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, yang diselenggarakan di barak militer. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat lalu. Ketiadaan SOP ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas dan konsistensi program di berbagai lokasi.

Menurut Jasra Putra, "Belum terdapat standar baku yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program, seperti belum ada panduan, petunjuk teknis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP)." Kondisi ini ditemukan setelah KPAI melakukan kunjungan langsung ke lokasi penyelenggaraan program di dua tempat berbeda, yaitu Barak Militer Resimen 1 Shira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Kabupaten Bandung Barat.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan anak terpenuhi, menilai kesesuaian regulasi, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran, serta layanan yang komprehensif. Hasilnya, KPAI menemukan perbedaan signifikan dalam pelaksanaan program di kedua lokasi tersebut. Perbedaan ini meliputi struktur program, sarana prasarana, rasio peserta dan pembina, serta metode pengajaran yang tidak seragam, meskipun peserta berasal dari jenjang dan jurusan yang sama.

Perbedaan pola pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa di dua lokasi yang berbeda tersebut menjadi sorotan utama KPAI. Jasra Putra menjelaskan bahwa perbedaan tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari struktur program hingga metode pengajaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap mutu hasil program secara keseluruhan. Ketidakseragaman tersebut dapat mengurangi efektivitas program dan berpotensi merugikan peserta didik.

Meskipun secara umum struktur program dinilai cukup baik, dengan memuat unsur-unsur penting seperti pendidikan bela negara, penguatan mental dan spiritual, pembentukan kedisiplinan, peningkatan kemandirian, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan, kekurangan SOP menjadi kendala utama. Tanpa panduan yang jelas dan baku, pelaksanaan program di lapangan rentan terhadap inkonsistensi dan perbedaan interpretasi.

KPAI menekankan pentingnya adanya SOP yang komprehensif untuk memastikan keseragaman dan kualitas program. SOP yang baik akan memberikan pedoman yang jelas bagi para penyelenggara, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan terukur. Dengan demikian, tujuan utama program, yaitu membentuk karakter anak yang kuat dan berwawasan kebangsaan, dapat tercapai secara optimal.

KPAI merekomendasikan agar pemerintah daerah Jawa Barat segera menyusun dan menerapkan SOP yang komprehensif untuk Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa. SOP ini harus mencakup semua aspek pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, rasio peserta dan pembina juga perlu diperhatikan untuk memastikan pengawasan yang efektif dan terarah.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas akan mendukung proses pembelajaran yang efektif. KPAI juga menyarankan agar metode pengajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan jenjang pendidikannya, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, KPAI berharap agar program ini selalu mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak. Setiap kegiatan harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan anak. Pemantauan dan evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan adanya SOP yang jelas dan komprehensif, diharapkan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya sekedar memenuhi target kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembentukan karakter anak.

KPAI berharap pemerintah daerah Jawa Barat dapat segera merespon rekomendasi ini untuk meningkatkan kualitas dan keseragaman program pendidikan barak militer tersebut. Hal ini penting untuk menjamin hak-hak anak dan memastikan program tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi generasi muda Indonesia.