KPK dan PKB Bahas Tata Kelola Partai dan Dana Bantuan Politik

KPK dan PKB bertemu membahas tata kelola partai politik, biaya politik tinggi, dan perlunya peningkatan serta fleksibilitas dana bantuan politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar pertemuan penting untuk membahas tata kelola partai politik. Pertemuan ini juga menyoroti isu krusial terkait biaya politik yang tinggi dan dana bantuan politik dari pemerintah yang dinilai belum memadai. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi untuk memperkuat kemandirian partai politik dan menekan potensi korupsi.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa PKB terbuka untuk berdiskusi dengan berbagai pihak demi mewujudkan tata kelola partai yang lebih baik. Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPP PKB, Jakarta, ini menjadi momentum penting untuk saling bertukar pikiran dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi partai politik.

Selain tata kelola partai, pertemuan tersebut juga membahas secara mendalam mengenai tingginya biaya politik di Indonesia. Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti adanya ketidakseimbangan antara biaya politik yang terus meningkat dengan dana bantuan politik dari pemerintah yang relatif kecil. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik dalam menjalankan roda organisasi dan kaderisasi.

Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan bahwa regulasi terkait penggunaan dana bantuan politik saat ini kurang fleksibel, sehingga menyulitkan partai politik dalam melakukan kaderisasi. Ia mencontohkan bahwa dana bantuan politik tidak diperbolehkan untuk membantu pesantren, padahal pesantren memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan pendidikan generasi muda.

Menurutnya, peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur pengeluaran dana bantuan politik menjadi salah satu penyebab kurangnya fleksibilitas tersebut. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar dana bantuan politik ditingkatkan dengan alokasi penggunaan yang lebih fleksibel. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya pemilu yang tinggi dan memperkuat kemandirian partai politik.

"Regulasi penggunaan dana bantuan politik saat ini tidak fleksibel untuk menjalankan proses kaderisasi kader parpol. Jadi, yang terjadi itu kebingungan partai politik untuk penyerapan,” kata Cucun.

KPK sendiri telah beberapa kali merekomendasikan agar dana bantuan politik dinaikkan hingga Rp12.000. Rekomendasi ini didasarkan pada kajian mendalam mengenai kebutuhan riil partai politik dalam menjalankan fungsi dan perannya di masyarakat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa KPK saat ini tengah mengkaji potensi tindak pidana korupsi dalam pembiayaan politik. Kajian ini dilakukan dengan menggandeng partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi terkait pembiayaan politik.

Kajian ini merupakan langkah proaktif KPK dalam mencegah terjadinya korupsi di sektor politik. Dengan memahami akar permasalahan dan tantangan yang dihadapi partai politik, KPK dapat memberikan rekomendasi yang tepat sasaran untuk memperbaiki sistem pembiayaan politik di Indonesia.

Keterlibatan partai politik dalam kajian ini sangat penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif. KPK berharap, melalui kajian ini, dapat tercipta sistem pembiayaan politik yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Pertemuan antara KPK dan PKB ini menjadi momentum penting dalam upaya perbaikan tata kelola partai politik dan sistem pembiayaan politik di Indonesia. Diharapkan, hasil diskusi ini dapat segera diimplementasikan untuk mewujudkan partai politik yang kuat, mandiri, dan bebas dari korupsi.