KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hasto Kristiyanto Pekan Depan Terkait Kasus Harun Masiku
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akan diperiksa KPK pekan depan terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku; penetapan sebagai tersangka dan gugatan praperadilan sebelumnya telah ditolak.
Jakarta, 14 Februari 2024 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pekan depan, demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Meskipun tanggal pasti pemeriksaan belum diumumkan, KPK memastikan pemanggilan akan segera dilakukan. Belum ada konfirmasi resmi apakah Hasto akan diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Kepastian statusnya masih menunggu proses lebih lanjut.
Gugatan Praperadilan Ditolak
Sebelumnya, pada Kamis (13 Februari 2024), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto terkait penetapannya sebagai tersangka. Hakim tunggal, Djuyamto, menyatakan permohonan praperadilan tersebut tidak dapat diterima karena dianggap kabur dan tidak jelas. Hakim juga membebankan biaya perkara kepada pemohon, meskipun nilainya nihil.
Penolakan gugatan praperadilan ini semakin memperkuat langkah KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap Hasto. Keputusan pengadilan ini menjadi babak baru dalam rangkaian kasus yang telah menarik perhatian publik.
Kronologi Penetapan Tersangka
Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 24 Desember 2024, bersama dengan advokat Donny Tri Istiqomah. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Hasto diduga mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.
Selain itu, Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk menerima dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Total suap yang diberikan mencapai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019.
Menurut Setyo, Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah melakukan penyuapan tersebut agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan.
Langkah KPK Selanjutnya
Pemeriksaan Hasto Kristiyanto pekan depan menjadi langkah penting KPK dalam mengungkap seluruh rangkaian kasus suap Harun Masiku. Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang keterlibatan Hasto dan peran yang dimainkannya dalam kasus tersebut. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dari proses hukum ini.
KPK terus berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan keadilan ditegakkan. Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur penting dalam politik Indonesia. Kejelasan dan transparansi dalam proses hukum sangat diharapkan untuk menjaga integritas proses demokrasi.