KPK Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pemberantasan Korupsi

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa efisiensi anggaran pemerintah tak akan mengurangi intensitas operasi pemberantasan korupsi, meskipun beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas akan dihemat.

Jakarta, 11 Februari 2025 - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, memberikan jaminan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 tidak akan menghambat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Setyo di Jakarta, Selasa lalu.

"Tidak ada (pengaruh efisiensi anggaran terhadap pemberantasan korupsi), tidak terpengaruh," tegas Setyo. Ia memastikan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan KPK akan difokuskan pada sektor di luar operasional, sehingga intensitas operasi pemberantasan korupsi tetap terjaga.

Setyo menekankan komitmen pemerintah terhadap KPK dengan menyatakan bahwa sektor operasional pemberantasan korupsi tidak akan terdampak pemotongan anggaran. "Artinya itu juga menunjukkan sebuah komitmen pemerintah pada KPK untuk tidak melakukan pemotongan di sektor operasional. Jadi kami tetap bisa melakukan aktivitas sesuai rencana yang sudah dibuat untuk 2025," jelasnya. Meskipun demikian, Setyo mengakui bahwa efisiensi anggaran tetap akan berdampak pada beberapa kegiatan KPK.

Salah satu contohnya adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas. "Yang operasional kami tidak (kurangi anggaran) tapi untuk perjalanan dinas, iya. Ada beberapa yang dikurangi," ungkap Setyo. KPK akan berupaya melakukan efisiensi dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas kantor untuk kegiatan pelatihan dan aktivitas lainnya.

Langkah penghematan yang dilakukan KPK menunjukkan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas kantor untuk berbagai kegiatan, termasuk pelatihan dan kegiatan internal lainnya. Hal ini menunjukkan upaya KPK untuk tetap efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, meskipun dengan adanya pembatasan anggaran.

Sebelumnya, pada Senin (10/2), Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pernyataan terkait efisiensi anggaran. Dalam sambutannya pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Presiden Prabowo menyoroti oknum-oknum yang menolak kebijakan efisiensi anggaran dan dianggap kebal hukum.

Presiden Prabowo menyatakan tidak mempermasalahkan adanya penolakan tersebut, namun menekankan bahwa oknum-oknum tersebut harus berani bertanggung jawab dan berhadapan langsung dengan rakyat. "Kau boleh melawan Prabowo, tetapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, dablek!" tegas Prabowo dalam siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi tetap kuat meskipun adanya kebijakan efisiensi anggaran. KPK akan melakukan penghematan di sektor non-operasional untuk memastikan kegiatan pemberantasan korupsi tetap berjalan sesuai rencana. Dukungan pemerintah terhadap KPK dalam hal ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.