KPK Periksa Sopir Mantan Caleg Saeful Bahri Terkait Kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil beberapa saksi, termasuk sopir mantan caleg PDI Perjuangan Saeful Bahri, terkait kasus suap Harun Masiku dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 30 Januari 2024, memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Salah satu saksi yang diperiksa adalah sopir mantan caleg PDI Perjuangan, Saeful Bahri. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan pemanggilan tersebut. Ia menyebutkan beberapa nama saksi yang dipanggil, termasuk Moh Ilham Yulianto (MIY), yang diketahui sebagai sopir Saeful Bahri. Selain itu, KPK juga memanggil Saeful Rohman (SR), Irvansyah (I), Darmadi Djufri (DD), Dewi Anggi (DA), dan Diah Okta Sari (DOS).

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi dari KPK mengenai materi pemeriksaan dan hasil dari kesaksian para saksi tersebut. Namun, pemanggilan ini menunjukkan KPK terus mendalami berbagai aspek kasus dugaan suap Harun Masiku.

Kasus Harun Masiku sendiri terkait dengan dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara untuk mengamankan penetapan dirinya sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024. Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Januari 2020 karena mangkir dari panggilan penyidik.

Saeful Bahri, mantan terpidana dalam perkara yang sama, sebelumnya divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan. Perannya dalam kasus ini masih terus diselidiki KPK.

Kasus ini semakin berkembang dengan penetapan dua tersangka baru pada 24 Desember 2024, yaitu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (HK), dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI). Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan keterlibatan HK dan DTI dalam melobi anggota KPU Wahyu Setiawan untuk menetapkan Harun Masiku.

Menurut Setyo Budiyanto, HK diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk memberikan suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Suap tersebut bernilai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS, diberikan pada periode 16-23 Desember 2019. Tujuannya agar Harun Masiku dapat terpilih sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel I periode 2019-2024. Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice.

Dengan pemeriksaan saksi-saksi ini, KPK berupaya untuk mengungkap seluruh rangkaian kasus dugaan suap Harun Masiku secara lebih lengkap dan menyeluruh. Proses hukum terus berlanjut untuk memastikan keadilan ditegakkan.