KPK Selidiki Kasus Korupsi Semarang: Wali Kota dan Ketua Komisi D Mangkir
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti ketidakhadiran Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri, yang kembali mangkir dari panggilan terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK Selidiki Kasus Korupsi di Semarang
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri, kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 22 Januari 2025. KPK memastikan akan menindaklanjuti ketidakhadiran keduanya terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pemanggilan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa penyidik akan mengambil langkah hukum yang tepat. Meskipun belum dipastikan apakah akan ada penjemputan paksa atau penangkapan, KPK memastikan proses penyidikan akan berlanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hingga Rabu sore, keduanya tidak terpantau hadir di Gedung KPK.
Pemanggilan dan Status Tersangka
Tessa menjelaskan bahwa pemanggilan oleh KPK bisa untuk berbagai kepentingan dan kapasitas. Pihaknya akan mengkonfirmasi lebih lanjut apakah Mbak Ita dan Alwin Basri dipanggil sebagai tersangka atau saksi. Perbedaan status ini tentu akan memengaruhi proses hukum selanjutnya. KPK berjanji akan memberikan informasi terbaru kepada publik jika ada perkembangan.
Tersangka yang Sudah Ditahan
Dalam kasus ini, KPK telah menahan dua tersangka, yaitu Martono (Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri, sekaligus Ketua Gapensi Semarang) dan Rachmat Utama Djangkar (Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa). Keduanya ditahan sejak Jumat, 17 Januari 2025, selama 20 hari hingga 5 Februari 2025.
Awalnya, KPK juga berencana menahan Mbak Ita dan Alwin Basri pada tanggal 17 Januari, namun karena ketidakhadiran mereka, pemeriksaan dijadwal ulang. Kini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dugaan Kasus Korupsi
Hevearita dan Alwin Basri ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Sementara itu, Rachmat Utama Djangkar diduga memberikan suap kepada penyelenggara negara terkait pengadaan meja dan kursi untuk sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kasus ini meliputi dugaan korupsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkot Semarang (2023-2024), pemerasan terkait insentif pajak dan retribusi daerah, serta dugaan penerimaan gratifikasi (2023-2024).
Langkah Selanjutnya
Ketidakhadiran Wali Kota Semarang dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah ini tentunya akan berdampak pada proses hukum yang sedang berjalan. Publik menantikan langkah tegas KPK dalam mengungkap kasus korupsi ini sampai tuntas dan memberikan keadilan.