KPU Siak Tunggu Instruksi KPU RI Terkait PSU Pilkada 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Siak 2024 di tiga TPS; KPU Siak menunggu instruksi teknis dari KPU RI.
KPU Kabupaten Siak menunggu arahan KPU RI terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan adanya pelanggaran dalam proses pemilihan sebelumnya. Keputusan MK ini mengharuskan PSU di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Siak, Riau. Proses ini melibatkan koordinasi yang intensif antara KPU Siak dan KPU RI untuk memastikan pelaksanaan PSU sesuai aturan dan tepat waktu.
Tiga TPS yang akan melaksanakan PSU adalah TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, dan TPS khusus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafian Siak. PSU ini menjadi sorotan karena melibatkan TPS khusus di rumah sakit, yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan KPU. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi KPU Siak dalam mempersiapkan pelaksanaan PSU.
Ketua KPU Kabupaten Siak, Said Dharma Setiawan, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi teknis dari KPU RI. Instruksi tersebut akan mencakup berbagai aspek teknis pelaksanaan PSU, termasuk penentuan petugas, baik dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Belum dipastikan apakah petugas yang sama akan ditugaskan kembali atau akan direkrut petugas baru untuk pelaksanaan PSU ini.
Petugas PSU dan Persiapan Teknis
Said Dharma Setiawan menjelaskan bahwa KPU Siak belum dapat memastikan metode rekrutmen petugas PSU. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI untuk menentukan apakah akan menggunakan petugas lama, merekrut petugas baru, atau melibatkan sekretariat KPU Kabupaten Siak. Ketidakpastian ini menunjukan perlunya panduan yang jelas dari KPU RI untuk memastikan kelancaran proses PSU.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi KPU Siak adalah pelaksanaan PSU di TPS khusus RSUD Tengku Rafian. Aturan KPU saat ini belum mengatur secara rinci mengenai TPS di lokasi khusus seperti rumah sakit. Oleh karena itu, koordinasi dengan KPU RI sangat penting untuk mendapatkan pedoman teknis yang sesuai dengan putusan MK.
KPU Siak juga masih harus menyelesaikan beberapa hal penting lainnya sebelum PSU dilaksanakan. Salah satunya adalah penyusunan daftar pemilih untuk TPS khusus RSUD Tengku Rafian. Daftar pemilih ini harus memuat nama-nama pegawai dan pasien rumah sakit yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara sebelumnya.
Daftar Pemilih dan Sosialisasi PSU
Untuk TPS 3 Desa Buantan Besar dan TPS 3 Desa Jayapura, KPU Siak menyatakan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) sudah tersedia. Namun, panitia penyelenggara tetap harus melakukan sosialisasi kepada para pemilih untuk memastikan bahwa mereka mengetahui jadwal dan lokasi PSU. Sosialisasi ini penting untuk memastikan partisipasi pemilih dalam proses PSU.
Said Dharma Setiawan menekankan pentingnya menyelesaikan semua persiapan sebelum tenggat waktu 30 hari yang diberikan oleh MK. KPU Siak berkomitmen untuk melaksanakan PSU sesuai dengan aturan yang berlaku dan memastikan prosesnya berjalan lancar dan transparan. "Yang TPS khusus ini yang masih kami tunggu bagaimana teknis dan regulasinya. Ya, kami usahakan sebelum tenggang waktu 30 hari sesuai dengan perintah MK," kata Said.
Proses PSU Pilkada Siak 2024 ini menjadi contoh penting bagaimana lembaga penyelenggara pemilu harus beradaptasi dengan putusan MK dan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku, meskipun menghadapi tantangan teknis dan regulasi yang kompleks. Koordinasi yang baik antara KPU Siak dan KPU RI sangat krusial untuk memastikan kesuksesan PSU ini.