KPU Sulut Evaluasi Tupoksi Hukum dan Pengawasan Pemilu Pasca Pilkada 2024

KPU Sulawesi Utara menggelar evaluasi menyeluruh terhadap tugas pokok dan fungsi hukum serta pengawasan pemilihan setelah suksesnya Pilkada 2024, guna meningkatkan kualitas demokrasi daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar evaluasi menyeluruh terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) hukum dan pengawasan pemilihan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di Sulawesi Utara. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, akademisi, dan insan pers.

Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, menyatakan bahwa meskipun Pilkada 2024 berjalan sukses, lancar, dan aman, evaluasi tetap perlu dilakukan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki sistem pemilihan serta regulasi yang ada. "Evaluasi perlu dilaksanakan untuk meningkatkan sistem pemilihan, memperbaiki regulasi agar manfaatnya dapat dirasakan untuk saat ini dan masa akan datang ketika pesta demokrasi itu akan dilaksanakan kembali," ujar Poluan dalam rapat koordinasi di Tomohon, Rabu (19/2).

Rapat koordinasi di Tomohon tersebut menandai dimulainya proses evaluasi komprehensif. KPU Sulut berharap seluruh jajaran dapat melaporkan segala hal terkait pelaksanaan tugas mereka selama tahapan Pilkada. Apresiasi disampaikan oleh Ketua KPU Kota Tomohon, Albertien Pijoh, atas terpilihnya Tomohon sebagai lokasi evaluasi, berharap kegiatan ini dapat berjalan kondusif dan berdampak positif bagi kemajuan demokrasi di Sulawesi Utara. "Kami berharap kegiatan ini berlangsung dalam suasana yang sejuk dan penuh semangat demi kemajuan demokrasi di Sulawesi Utara," katanya.

Evaluasi yang dilakukan KPU Sulut melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peserta rapat koordinasi meliputi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Tomohon dan Manado, PPK Divisi Hukum se Kota Tomohon dan Manado, insan pers, pegiat pemilu, dan akademisi. Kehadiran narasumber dari berbagai lembaga penegak hukum seperti Bawaslu Kota Tomohon dan Manado, Kejati Sulut, Kejari Tomohon, Polda Sulut, Polresta Manado, dan Polresta Tomohon juga turut memperkaya proses evaluasi.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon, dan Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen KPU Sulut dalam melakukan evaluasi yang transparan dan melibatkan berbagai pihak. Proses evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkrit untuk perbaikan sistem pemilu di masa mendatang.

Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek hukum, pengawasan, hingga teknis pelaksanaan. Tujuannya adalah untuk memastikan agar penyelenggaraan pemilu di Sulawesi Utara semakin berkualitas dan demokratis. Hasil evaluasi ini akan menjadi acuan bagi KPU Sulut dalam menyusun strategi dan rencana kerja untuk pemilu selanjutnya.

Keterlibatan berbagai pihak dalam evaluasi ini menunjukkan komitmen KPU Sulut untuk membangun sistem pemilu yang partisipatif dan akuntabel. Dengan melibatkan Bawaslu, aparat penegak hukum, akademisi, dan media, KPU Sulut berharap dapat memperoleh masukan yang komprehensif dan objektif. Masukan tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kekuatan sistem pemilu di Sulawesi Utara.

Proses evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan terukur. Rekomendasi tersebut akan menjadi panduan bagi KPU Sulut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Dengan demikian, kualitas demokrasi di Sulawesi Utara diharapkan dapat terus meningkat.

KPU Sulut berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Evaluasi ini merupakan salah satu langkah konkrit untuk mencapai tujuan tersebut. Harapannya, pemilu di Sulawesi Utara ke depannya akan semakin baik, jujur, adil, dan demokratis.

Melalui evaluasi ini, KPU Sulut berharap dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses evaluasi yang komprehensif dan partisipatif ini menjadi bukti komitmen KPU Sulut untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Sulawesi Utara.

Evaluasi ini juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi penyelenggara pemilu di daerah lain. Dengan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kualitas penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia dapat ditingkatkan secara bersama-sama.

Evaluasi tupoksi hukum dan pengawasan pemilihan oleh KPU Sulut merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Sulawesi Utara. Dengan melibatkan berbagai pihak dan melakukan evaluasi yang komprehensif, KPU Sulut menunjukkan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pemilu dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.