KSAL Tekankan Sinergi Antar Lembaga untuk Keamanan Laut Indonesia

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk mengamankan perairan Indonesia karena keterbatasan kapal dan anggaran TNI AL.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, menegaskan perlunya sinergi antar lembaga pemerintahan dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Laksamana Ali menyusul keterbatasan kemampuan TNI AL dalam mengawasi seluruh wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. Hal ini disampaikannya dalam rapat dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (28/4).

Laksamana Ali menjelaskan bahwa keterbatasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya usia kapal TNI AL yang sebagian besar sudah tua dan kendala operasional akibat pembatasan bahan bakar. Kondisi ini membuat TNI AL tidak mampu secara optimal mengawasi seluruh perairan Indonesia dari berbagai ancaman dan pelanggaran hukum.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa ego sektoral antar lembaga yang memiliki tanggung jawab di wilayah perairan masih menjadi kendala. Namun, TNI AL terus berupaya mengurangi ego sektoral tersebut melalui berbagai pertemuan yang digelar di pangkalan-pangkalan TNI AL. "Memang harus sinergi, jadi kita harus sinergi kalau kita sinergi maka mungkin permasalahan luas laut ini bisa ter-cover," ujar Laksamana Ali.

Dalam lima tahun terakhir, TNI AL telah menangani delapan kategori pelanggaran di laut. Kategori pelanggaran tersebut meliputi pelayaran, kehutanan, penyelundupan narkoba dan barang terlarang, migas, keimigrasian, kepabeanan, dan pertambangan. Penyelundupan berbagai barang ilegal, termasuk narkoba, baby lobster, dan pakaian bekas (ball press), masih menjadi masalah utama yang dihadapi.

Selain itu, pelanggaran keimigrasian, khususnya terkait imigran gelap antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura, juga menjadi perhatian serius. "Hampir tiap minggu, kita berhasil menangkap penyelundupan, baik itu narkoba, baby lobster, garmen atau istilahnya ball press. Kemudian masalah keimigrasian, illegal migrant, terutama Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura," kata KSAL.

KSAL menjelaskan bahwa tren pelanggaran di bidang pelayaran, kehutanan, dan kepabeanan cenderung menurun. Namun, pelanggaran terkait perikanan, narkoba, migas, dan pertambangan justru menunjukkan peningkatan yang signifikan. TNI AL berperan sebagai penyidik untuk pelanggaran perikanan dan pelayaran, sementara pelanggaran lainnya diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari lembaga terkait.

Kerja sama antar lembaga menjadi kunci dalam mengatasi berbagai pelanggaran di laut. "Jadi, kita selalu kerja sama, berusaha bekerja sama," tegas Laksamana Ali.

Luasnya wilayah perairan Indonesia menjadi tantangan besar dalam menjaga keamanan maritim. Keterbatasan sumber daya TNI AL, baik dari segi kapal maupun anggaran, semakin memperumit upaya pengawasan dan penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antar lembaga terkait menjadi sangat krusial.

Peningkatan kerja sama antar lembaga tidak hanya melibatkan TNI AL, tetapi juga instansi lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, Imigrasi, dan Kepolisian. Koordinasi yang efektif dan efisien akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di laut, sehingga dapat meminimalisir berbagai pelanggaran yang merugikan negara.

Selain itu, modernisasi alutsista TNI AL juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan patroli di laut. Hal ini akan mendukung upaya penegakan hukum dan menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perairannya. Dengan sinergi yang kuat dan dukungan sumber daya yang memadai, keamanan maritim Indonesia dapat terjaga dengan lebih optimal.

Pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan maritim juga tidak dapat diabaikan. Pelatihan dan peningkatan kemampuan petugas penegak hukum di laut akan meningkatkan efektivitas dalam menangani berbagai pelanggaran dan kejahatan di laut. Dengan demikian, sinergi antar lembaga, modernisasi alutsista, dan peningkatan SDM menjadi kunci dalam menjaga keamanan maritim Indonesia.

Dengan demikian, sinergi yang kuat antar lembaga menjadi solusi utama untuk mengatasi berbagai tantangan dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Hal ini akan memastikan kedaulatan Indonesia di wilayah perairannya tetap terjaga dan berbagai pelanggaran hukum di laut dapat ditekan.