Kurikulum Pendidikan-Pelatihan DKI Jakarta Harus Sesuai Kebutuhan Industri

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mendesak evaluasi kurikulum pendidikan dan pelatihan agar sesuai kebutuhan industri dan menekan angka pengangguran yang mencapai 6,21 persen di Jakarta.

Jakarta, 24 Februari 2025 (ANTARA) - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menyoroti pentingnya penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan dengan kebutuhan industri. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Senin lalu, sebagai respons terhadap tingginya angka pengangguran di ibu kota.

Menurut Justin, kurikulum yang relevan merupakan kunci untuk menekan angka pengangguran. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum di sekolah dan lembaga pelatihan kerja, agar peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja saat ini. "Harus dimulai dari penyesuaian kurikulum di sekolah dan pelatihan kerja agar peserta didik mendapatkan pengetahuan dan skill (kemampuan) yang sedang dicari," tegas Justin.

Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri menjadi penyebab utama tingginya angka pengangguran. Justin khawatir, jika kurikulum dan modul pelatihan tidak diperbarui, maka semakin banyak masyarakat Jakarta yang menganggur karena keterampilan mereka tidak sesuai dengan permintaan pasar. "Kalau luput, maka semakin banyak orang menganggur karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai kebutuhan pasar," imbuhnya.

Justin menekankan perlunya sinkronisasi antara arah pendidikan dengan proyeksi industri dan perekonomian Jakarta. Anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp18,4 triliun di Tahun Anggaran 2025, menurutnya, harus dimaksimalkan untuk menciptakan kurikulum yang adaptif dan inovatif. Kurikulum yang konvensional dinilai tidak lagi relevan dengan tantangan zaman.

Ia berharap, kurikulum yang adaptif dapat memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran di Jakarta. "Harus adaptif, sehingga dapat berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran di Jakarta," ujarnya.

Justin optimistis program peningkatan produktivitas dan partisipasi di pasar kerja yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dapat segera terwujud dan berkontribusi pada penguatan roda perekonomian Jakarta. Hal ini penting mengingat tingginya angka pengangguran terbuka di Jakarta.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan persentase tingkat pengangguran di Jakarta sebesar 6,21 persen, menempatkan Jakarta di posisi keenam secara nasional. Angka ini masih di bawah Jawa Barat (6,75 persen), Banten (6,68 persen), Papua Barat Daya (6,48 persen), Papua (6,48 persen), dan Kepulauan Riau (6,39 persen).

Justin juga menyoroti pentingnya solusi praktis untuk mengatasi masalah pengangguran. Ia mengapresiasi program 'Job Fair' yang akan digelar Pemprov DKI di setiap kecamatan dan mendorong agar program tersebut segera diwujudkan dalam 100 hari pertama masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dengan terselenggaranya 'Job Fair' secara merata, diharapkan dapat mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan keterampilan mereka. "Harapannya, 'job fair' yang ada bisa menemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan keterampilan-keterampilan mereka," kata Justin.

Program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Dengan demikian, penyesuaian kurikulum dan program 'Job Fair' diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menekan angka pengangguran di Jakarta dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kesimpulannya, upaya untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan industri merupakan langkah krusial dalam mengatasi masalah pengangguran di Jakarta. Komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan program-program inovatif seperti 'Job Fair' sangat penting untuk mendukung keberhasilan strategi ini.