LIVE

Lima Terdakwa Korupsi UIN Sumut Divonis Berbeda, Total Kerugian Rp795 Juta

Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis bervariasi kepada lima terdakwa kasus korupsi rehabilitasi pagar dan gapura Kampus IV UIN Sumut senilai Rp795 juta, dengan hukuman penjara dan denda, serta kewajiban membayar uang pengganti.

hukum
Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis bervariasi kepada lima terdakwa kasus korupsi rehabilitasi pagar dan gapura Kampus IV UIN Sumut senilai Rp795 juta, dengan hukuman penjara dan denda, serta kewajiban membayar uang pengganti. (©Planet Merdeka)

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan baru-baru ini menggelar sidang putusan terhadap lima terdakwa kasus korupsi proyek rehabilitasi pagar dan pembangunan gapura Kampus IV UIN Sumatera Utara di Tuntungan. Kasus ini melibatkan kerugian negara sebesar Rp795 juta. Sidang yang dipimpin hakim ketua Nani Sukmawati pada Senin lalu menghasilkan vonis yang beragam untuk masing-masing terdakwa.

Vonis Terhadap Para Terdakwa

Hakim menyatakan kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsider. Zainul Fuad (PPK) divonis 1 tahun 10 bulan penjara atau 22 bulan. Irwansyah (agen pengadaan UKPBJ) dan Surbakti (konsultan) masing-masing divonis 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan penjara. Mulyadi (pelaksana pekerjaan) divonis 1 tahun penjara, sementara Muhammad Yusuf (pihak yang menyiapkan perusahaan konsultan) divonis 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan penjara.

Selain hukuman penjara, seluruh terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta. Jika denda tidak dibayarkan, hukuman kurungan satu bulan akan diterapkan. Empat dari lima terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara.

Irwansyah dan Surbakti telah membayar Rp40 juta, yang dirampas untuk negara. Mulyadi diwajibkan membayar Rp389.870.273, dengan Rp200 juta sudah dikembalikan. Jika sisa Rp189.870.273 tidak dibayarkan dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hartanya akan disita dan dilelang. Jika tetap tak cukup, ia akan dipenjara 6 bulan tambahan. Zainul Fuad dibebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti karena dianggap tidak menikmati kerugian negara.

Reaksi dan Langkah Selanjutnya

Hakim memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu untuk mengajukan banding atau menerima vonis. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU, yang menuntut hukuman lebih berat dan denda Rp100 juta untuk para terdakwa. JPU sendiri menyatakan perbuatan kelima terdakwa telah memenuhi unsur korupsi sebagaimana dakwaan subsider.

Kesimpulan

Putusan pengadilan terhadap kasus korupsi proyek rehabilitasi pagar dan gapura di UIN Sumut ini memberikan hukuman yang bervariasi kepada para terdakwa, menunjukkan adanya pertimbangan hakim terhadap peran masing-masing individu dalam kasus tersebut. Proses hukum selanjutnya akan bergantung pada keputusan terdakwa dan JPU untuk menerima atau menolak putusan ini.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Budisantoso Budiman
B
Reporter Budisantoso Budiman
Kasus Korupsi Pembangunan SIHT Kudus Segera Disidang

Kejari Kudus segera melimpahkan berkas dua tersangka kasus korupsi pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) senilai Rp5,25 miliar ke Pengadilan Tipikor Semarang untuk disidang.

Korupsi
Korupsi Pasar Inpres Kaur: Enam Terdakwa Divonis Bersalah, Negara Rugi Miliaran Rupiah

Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu menjatuhkan vonis penjara dan denda terhadap enam terdakwa kasus korupsi pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kaur tahun 2022, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp2,6 miliar.

#planetantara
Eks Dirut PPSJ Divonis 5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Rumah DP 0 Rupiah

Mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles, divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta terkait korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP Rp0 di Jakarta Timur, dengan kerugian negara mencapai Rp256 miliar.

Jakarta
Eks Dirut PPSJ Divonis 5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Rumah DP 0 Rupiah

Mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles, divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta terkait korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP Rp0 di Jakarta Timur, dengan kerugian negara mencapai Rp256 miliar.

Jakarta
Kasus Korupsi SIHT Kudus: Pelimpahan ke Tipikor Akhir Februari 2025

Kejari Kudus menargetkan pelimpahan kasus korupsi pembangunan SIHT Kudus senilai Rp9,16 miliar ke Pengadilan Tipikor Semarang pada akhir Februari 2025, dengan dua tersangka dan kerugian negara sekitar Rp5,25 miliar.

Sumber Antara
Eks Pejabat UIN Sumut Didakwa Korupsi Dana BLU Rp1,75 Miliar

Tiga mantan pejabat UIN Sumut didakwa telah melakukan korupsi dana BLU tahun 2020 senilai Rp1,75 miliar, merugikan keuangan negara.

Sumber Antara
Vonis Korupsi Dana Desa Rp295 Juta Ditunda, Sidang Lanjut Pekan Depan

Sidang pembacaan vonis perkara korupsi dana desa di Aceh senilai Rp295 juta ditunda majelis hakim karena putusan belum siap dan akan dilanjutkan pekan depan.

Sumber Antara
Kejari Muara Enim Sita Rp150 Juta Terkait Korupsi Pembangunan Siring

Kejaksaan Negeri Muara Enim menyita Rp150 juta sebagai barang bukti korupsi proyek pembangunan siring jalan di Pulau Panggung, Muara Danau, yang diduga dikerjakan tidak sesuai standar dan merugikan keuangan negara.

hukum
Vonis Eks Dirkeu PT Timah Diperberat: 20 Tahun Penjara dan Denda Miliaran Rupiah

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Emil Ermindra, eks Direktur Keuangan PT Timah, menjadi 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar terkait kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

#planetantara
Vonis Eks Dirkeu PT Timah Diperberat: 20 Tahun Penjara dan Denda Miliaran Rupiah

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Emil Ermindra, eks Direktur Keuangan PT Timah, menjadi 20 tahun penjara dan denda miliaran rupiah terkait kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

#planetantara
Dugaan Korupsi Rp23,2 Miliar: Kades Kohod Terseret Kasus SHGB/SHM

LBH Muhammadiyah menduga Kades Kohod, Arsin, telah meraup keuntungan Rp23,2 miliar dari penerbitan SHGB/SHM palsu di perairan Kabupaten Tangerang, melibatkan 16 kades lain dan oknum BPN.

#planetantara
Jaksa Tuntut 5,5 Tahun Penjara untuk Koruptor Dana Desa Aceh

Zulkifli Joni, Sekretaris Gampong Kuala Seumanyam, dituntut 5,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta terkait korupsi dana desa senilai Rp1,7 miliar lebih.

#planetantara
Kasasi Kejati Sumbar atas Putusan Bebas Terdakwa Korupsi Disdik

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengajukan kasasi atas putusan bebas mantan Kepala UKPBJ Pemprov Sumbar, DRS, dalam kasus korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK Dinas Pendidikan Sumbar, sementara enam terdakwa lain mendapat vonis berbeda.

konten ai