Lima Titik Rawan Longsor di Tapin, Kalsel, Ancam Warga dan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Tapin melaporkan lima titik rawan longsor kritis ke Dirjen SDA, mengancam keselamatan warga dan lahan pertanian seluas 9.334 hektare.

Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, telah menyampaikan laporan penting kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) terkait lima titik rawan longsor yang mengancam keselamatan warga dan infrastruktur. Laporan ini disampaikan langsung oleh Bupati Tapin, H. Yamani, pada Kamis lalu di Rantau. Kelima titik rawan longsor tersebut membutuhkan penanganan segera untuk mencegah dampak yang lebih luas dan merugikan.

Bupati Yamani menekankan urgensi penanganan segera, mengingat beberapa lokasi longsor telah terjadi dan berdampak pada rumah warga serta fasilitas umum. Ia mengungkapkan keprihatinan atas potensi longsor susulan yang dapat memperparah kerusakan yang ada. Permintaan percepatan penanganan ini diajukan mengingat potensi ancaman yang semakin nyata terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Tapin.

Ancaman longsor di Tapin bukan hanya masalah keselamatan warga, tetapi juga berdampak signifikan pada sektor pertanian. Luas lahan pertanian yang bergantung pada aliran Sungai Tapin mencapai 9.334 hektare, yang tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Bakarangan dan Candi Laras Selatan. Kerusakan akibat longsor dapat mengganggu sistem irigasi dan mengancam ketahanan pangan lokal.

Kelima titik rawan longsor yang telah diidentifikasi oleh Pemkab Tapin dan dilaporkan kepada Dirjen SDA terletak di beberapa wilayah. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Desa Kalumpang (Kecamatan Bungur), Kelurahan Rangda Malingkung, Kelurahan Kupang, Desa Keramat, dan Desa Banua Halat Kiri (Kecamatan Tapin Utara). Pemilihan kelima titik ini didasarkan pada tingkat keparahan dan potensi ancaman yang ditimbulkannya.

Warga di sekitar lokasi rawan longsor merasakan peningkatan kekhawatiran seiring dengan potensi longsor susulan. Ancaman ini tidak hanya merusak rumah dan bangunan, tetapi juga berdampak pada lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Kondisi ini membutuhkan penanganan cepat dan terpadu untuk meminimalisir dampak yang lebih besar.

Kerusakan infrastruktur akibat longsor juga menjadi perhatian serius. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat terdampak, sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Oleh karena itu, perbaikan dan pencegahan kerusakan infrastruktur juga menjadi bagian penting dari penanganan longsor di Tapin.

Dampak longsor terhadap sektor pertanian di Tapin sangat signifikan. Sekitar 9.334 hektare lahan pertanian bergantung pada aliran Sungai Tapin untuk irigasi. Jika longsor terus terjadi dan tidak ditangani dengan segera, maka sistem irigasi akan terganggu dan berdampak pada hasil panen, yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan lokal.

Bupati Yamani berharap pemerintah pusat melalui Dirjen SDA dapat segera melakukan intervensi teknis untuk mencegah meluasnya kerusakan dan menjaga aktivitas pertanian. Ia menekankan pentingnya penanganan yang cepat dan efektif untuk melindungi keselamatan warga dan ketahanan pangan daerah. Dukungan pemerintah pusat sangat diharapkan untuk mengatasi permasalahan ini.

Permintaan percepatan penanganan ini didasari oleh urgensi situasi dan dampak yang semakin meluas. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk mengatasi permasalahan longsor di Tapin dan mencegah dampak yang lebih buruk di masa mendatang. Semoga dengan adanya laporan ini, pemerintah pusat segera merespon dan memberikan solusi yang tepat.

Selain itu, Pemkab Tapin juga akan terus melakukan upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Hal ini termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya longsor dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi dampak bencana.

"Jika tidak segera ditangani, bukan hanya rumah warga yang terancam, tapi juga ketahanan pangan lokal," ucap Bupati Yamani, menekankan pentingnya penanganan segera dan komprehensif terhadap permasalahan longsor di Tapin.