Mahasiswa Demo di Patung Kuda, Tolak Efisiensi Anggaran dan Lima Tuntutan Lainnya

Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2024, menuntut pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan empat tuntutan lain terkait kebijakan pemerintah.

Aksi demonstrasi besar-besaran mengguncang Jakarta Pusat pada Senin, 17 Februari 2024. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek, tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa lainnya, memadati kawasan Patung Kuda. Mereka menyuarakan keresahan dan kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah melalui aksi yang bertajuk 'Indonesia Gelap'. Sorotan utama tertuju pada kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan rakyat, khususnya mahasiswa.

Aksi 'Indonesia Gelap' bukan sekadar unjuk rasa biasa. Mahasiswa datang dengan lima tuntutan spesifik. Mereka menuntut pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang dianggap sebagai kebijakan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Tuntutan ini didorong oleh kekhawatiran akan dampak efisiensi anggaran terhadap program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), yang mengancam keberlanjutan pendidikan ribuan mahasiswa. "Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi," ungkap Koordinator Pusat BEM SI, Satria.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut pencabutan pasal dalam Rancangan Undang-Undang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang. Mereka khawatir hal ini akan mengancam independensi akademik. Tuntutan lainnya meliputi pencairan penuh tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan, evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengeluarannya dari anggaran pendidikan, serta penghentian pembuatan kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tanpa orientasi kesejahteraan masyarakat.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB ini diawali dengan long march menuju Patung Kuda. Mahasiswa dari berbagai kampus bergengsi seperti UI, ITB, IPB, Unas, dan Uhamka, serta organisasi mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa Indonesia dan BEM SI Kerakyatan, turut serta dalam demonstrasi ini. Mereka membawa berbagai spanduk dan bendera, dengan slogan utama 'Tolak Efisiensi Anggaran' dan 'Indonesia Gelap'. Suasana demonstrasi diwarnai dengan semangat tinggi dan tekad kuat para mahasiswa untuk memperjuangkan tuntutan mereka.

Para mahasiswa telah mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk potensi tindakan represif dari pihak berwenang. Namun, tekad mereka untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka tetap teguh. Mereka berkomitmen untuk bertahan hingga tuntutan mereka didengar dan direspons oleh pemerintah.

Kekhawatiran mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi pemerintah bukan tanpa alasan. Pemangkasan anggaran, khususnya pada program-program yang berkaitan dengan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas. Hal ini dapat mengancam akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, menurunkan kualitas pendidikan, dan memperparah kesenjangan sosial. Oleh karena itu, tuntutan mahasiswa untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi dan memastikan agar kebijakan tersebut berpihak pada rakyat merupakan hal yang sangat penting.

Aksi demonstrasi ini menjadi bukti nyata kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial dan politik negeri ini. Mereka tidak hanya sekadar menyuarakan kritik, tetapi juga menawarkan solusi dan alternatif kebijakan yang lebih baik. Tuntutan mereka perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

Aksi demonstrasi mahasiswa di Patung Kuda merupakan cerminan dari keresahan dan harapan generasi muda terhadap masa depan bangsa. Lima tuntutan yang mereka ajukan patut menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah. Dialog dan penyelesaian yang konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa sangat diperlukan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.