Mantan Pegawai Bank Aceh Divonis 6 Tahun Penjara Kasus Korupsi Rp3,7 Miliar

Mantan pegawai Bank Aceh, Syahrial Haditya, divonis 6 tahun penjara dan denda Rp100 juta karena korupsi kredit konsumtif senilai Rp3,7 miliar.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Syahrial Haditya, mantan pegawai Bank Aceh. Syahrial terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi kredit konsumtif yang merugikan negara sebesar Rp3,7 miliar. Vonis dibacakan pada Senin, 10 Maret 2024, oleh majelis hakim yang diketuai Apriyanti, didampingi Harmi Jaya dan Ani Hartati.

Kasus ini bermula dari penyimpangan pembiayaan atau kredit konsumtif yang dilakukan Syahrial antara September 2020 hingga Juni 2022 di Kantor Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Pondok Baru, Bener Meriah. Sebagai petugas pembiayaan konsumtif, Syahrial mengajukan kredit atas nama 18 orang. Setelah disetujui, dana kredit dicairkan ke rekening-rekening tersebut yang dibuat oleh Syahrial sendiri, dengan total lebih dari Rp4 miliar.

Meskipun sebagian kredit telah dilunasi senilai Rp225 juta, sisa pokok pembiayaan yang belum terbayar mencapai Rp3,7 miliar, menjadi kerugian negara yang signifikan. Jaksa penuntut umum, M. Agra Dwadima Putra dari Kejaksaan Negeri Bener Meriah, sebelumnya menuntut Syahrial dengan hukuman 8 tahun penjara, denda Rp300 juta, dan uang pengganti Rp3,7 miliar. Namun, majelis hakim memutuskan vonis yang lebih ringan.

Majelis hakim menyatakan Syahrial terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain pidana penjara 6 tahun, Syahrial juga dihukum membayar denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp3,7 miliar, atau jika tidak mampu membayar, akan menjalani pidana penjara tambahan 3 tahun.

Vonis yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan jaksa. Perbedaan ini menunjukkan pertimbangan majelis hakim terhadap sejumlah faktor yang mungkin meringankan hukuman terdakwa. Namun, putusan ini tetap menegaskan keseriusan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Baik terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Mereka diberikan waktu untuk mempertimbangkan apakah akan menerima putusan atau mengajukan banding.

Kasus ini melibatkan kredit konsumtif yang diajukan oleh Syahrial Haditya atas nama 18 orang. Proses pengajuan dan pencairan kredit diduga sarat dengan manipulasi dan penyimpangan prosedur. Terdakwa memanfaatkan posisinya sebagai petugas pembiayaan untuk memperkaya diri sendiri.

Setelah kredit dicairkan, sebagian dana diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrial. Proses penyelidikan dan persidangan telah mengungkap bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan perbankan.

Total kerugian negara yang mencapai Rp3,7 miliar menunjukkan skala besarnya tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hal ini menuntut upaya pencegahan dan penindakan yang lebih efektif untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.

Setelah vonis dijatuhkan, baik Syahrial Haditya maupun jaksa penuntut umum memiliki hak untuk menyatakan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding. Proses hukum akan berlanjut jika salah satu pihak mengajukan banding. Putusan banding akan diputuskan oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kerugian negara yang cukup besar. Publik berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan menjadi pembelajaran bagi pihak lain.

Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Putusan ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Ke depannya, diharapkan akan ada peningkatan pengawasan dan pengendalian internal dalam sistem perbankan untuk mencegah terjadinya kasus korupsi serupa.