Mantan Presiden dan Tokoh Publik Bergabung dalam Dewan Penasihat Dana Kekayaan Negara Danantara
Mantan presiden dan sejumlah tokoh publik akan berperan sebagai dewan penasihat Dana Kekayaan Negara Indonesia, Danantara, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi sesuai prinsip Santiago.
Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk mantan presiden dan para pemimpin organisasi masyarakat untuk bergabung dalam dewan penasihat Dana Kekayaan Negara Indonesia (Danantara). Hal ini diumumkan oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Hasan Nasbi, pada Senin, 24 Februari 2025, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Penunjukan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Dewan Penasihat dan Dewan Direksi Danantara serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Danantara.
Menurut Nasbi, para mantan presiden dan pemimpin organisasi masyarakat akan berperan sebagai penasihat Danantara. Ide ini, kata Nasbi, berasal dari Presiden Prabowo sendiri. Meskipun Nasbi tidak merinci peran spesifik yang akan diemban oleh para mantan presiden dan pemimpin organisasi tersebut, ia menekankan bahwa keterlibatan mereka mencerminkan komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Danantara.
Kehadiran para tokoh nasional ini juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Santiago, yaitu pedoman praktik terbaik untuk pengelolaan dana kekayaan negara. "Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, serta kepatuhan terhadap Prinsip Santiago, kita membutuhkan tokoh-tokoh nasional dan individu-individu yang berprinsip untuk menjadi penasihat lembaga," tegas Nasbi.
Peran Penting Tokoh Nasional dalam Pengawasan Danantara
Gagasan melibatkan mantan presiden dan pemimpin organisasi keagamaan dalam pengawasan Danantara telah disampaikan Presiden Prabowo sebelumnya. Dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Bogor pekan lalu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran para pendahulunya dalam mengawasi Danantara.
"Danantara adalah kekuatan dan energi masa depan yang harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya meminta semua pendahulu saya untuk menjadi penasihat di Danantara," ujar Presiden Prabowo. Ia juga berharap pemimpin-pemimpin organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan organisasi lainnya turut serta dalam mengawasi Danantara.
Dengan melibatkan tokoh-tokoh berpengalaman dan terhormat dari berbagai latar belakang, pemerintah berharap Danantara dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa Danantara digunakan untuk kepentingan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Partisipasi para mantan presiden dan pemimpin organisasi keagamaan diharapkan dapat memberikan arahan strategis dan memastikan bahwa pengelolaan Danantara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kepentingan nasional. Mereka diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara ini.
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Prioritas
Keterlibatan mantan presiden dan tokoh publik dalam Dewan Penasihat Danantara merupakan langkah signifikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kekayaan negara. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa Danantara dikelola secara bertanggung jawab.
Dengan adanya pengawasan dari tokoh-tokoh berpengaruh ini, diharapkan Danantara dapat menghindari potensi penyimpangan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap Danantara.
Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kekayaan negara. Dengan melibatkan tokoh-tokoh nasional yang memiliki integritas dan kredibilitas tinggi, pemerintah berharap dapat membangun sistem pengelolaan Danantara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Kehadiran dewan penasihat yang terdiri dari mantan presiden dan tokoh-tokoh publik diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pengelolaan Danantara. Mereka dapat memberikan perspektif yang luas dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan kepentingan nasional dan jangka panjang.
Secara keseluruhan, penunjukan mantan presiden dan tokoh publik sebagai dewan penasihat Danantara merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kekayaan negara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa Danantara digunakan untuk kepentingan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.