Masyarakat Adat Samau Jadi Mitra KKP Awasi Potensi Perikanan Biak Numfor

Masyarakat adat Samau di Kabupaten Biak Numfor, Papua, bermitra dengan KKP untuk mengawasi potensi perikanan dan menjaga kelestarian laut, mendapat apresiasi atas kontribusi ekonomi bagi warga lokal.

Biak, 10 Mei 2024 - Kelompok masyarakat adat Samau di Kabupaten Biak Numfor, Papua, resmi menjadi mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengawasi potensi sumber daya alam (SDA) perikanan di wilayah tersebut. Kemitraan ini menandai langkah penting dalam menjaga kelestarian laut dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Kerja sama ini diapresiasi oleh pemerintah pusat karena dinilai efektif dalam melindungi kekayaan laut Indonesia.

Ketua Kelompok Masyarakat Adat Samau, Nimbrot Korwa, menyatakan komitmennya untuk menjaga kelestarian alam. "Kami berkomitmen menjaga alam dengan melakukan pengawasan terhadap kekayaan laut yang kaya berbagai jenis perikanan," ujarnya pada Sabtu lalu. Hal ini didorong oleh kesadaran akan pentingnya menjaga kekayaan alam laut yang menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat setempat. Mereka memahami bahwa keberlanjutan sektor perikanan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.

Pulau Biak Numfor dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama di sektor perikanan dan kelautan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestariannya sangat krusial. Dukungan pemerintah melalui kemitraan dengan KKP diharapkan dapat memperkuat upaya pengawasan dan perlindungan sumber daya laut di wilayah tersebut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat adat Samau dalam pengawasan perikanan mendapat apresiasi tinggi dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono. Beliau menekankan pentingnya peran masyarakat adat dalam menjaga kekayaan laut Indonesia. "Keterlibatan kelompok masyarakat adat dalam mengawal dan melindungi potensi sumber daya kelautan dan perikanan sangat dibutuhkan pemerintah," kata Pung.

Apresiasi tersebut diberikan karena peran masyarakat adat tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Dengan mengawasi aktivitas perikanan, masyarakat adat turut mencegah praktik penangkapan ikan ilegal yang dapat merusak ekosistem laut. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pung Nugroho Saksono juga menambahkan bahwa kelompok masyarakat perikanan menjadi "mata dan telinga pemerintah" dalam mengawasi potensi sumber daya alam di perairan Samudera Pasifik Utara Pulau Biak. Hal ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan dan komitmen masyarakat adat dalam menjaga kekayaan laut Indonesia.

Direktur Jenderal PSDKP juga menyampaikan keberhasilan dalam menangkap dua kapal ikan ilegal asal Filipina di perairan Samudera Pasifik Utara Pulau Biak. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik penangkapan ikan ilegal yang mengancam kelestarian sumber daya perikanan. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari sinergitas yang terbangun antara KKP dan masyarakat adat.

KKP terus membangun sinergitas dengan kelompok masyarakat adat di berbagai kampung. Kerja sama ini dinilai sangat efektif dalam meningkatkan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan melibatkan masyarakat lokal, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, karena mereka memiliki pengetahuan lokal yang mendalam tentang wilayah perairan setempat.

Pendekatan ini juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan dan pemberantasan praktik illegal fishing akan lebih optimal dan berkelanjutan.

Keberhasilan kerjasama antara KKP dan masyarakat adat Samau dalam mengawasi potensi perikanan di Biak Numfor diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam terbukti efektif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.