Menhub Kumpulkan Aplikator Ojol Bahas Tarif Usai Ada Ancaman Demo Besar-besaran

Menhub Dudy Purwagandhi kumpulkan aplikator ojol seperti Grab, Maxim, Goto, dan inDrive untuk membahas isu potongan tarif yang dikeluhkan oleh para pengemudi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan sejumlah aplikator ojek online (ojol). Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan dari asosiasi pengemudi terkait isu potongan tarif yang dinilai telah melampaui batas 20 persen yang ditetapkan pemerintah. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi titik terang dalam mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait bisnis transportasi digital. Ia menekankan pentingnya dialog antara pelaku usaha dan pemerintah untuk mencapai solusi yang adil dan berimbang. "Ini hadir para pelaku usaha dari bisnis digital transportasi dengan harapan bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa berdiskusi terkait dengan beberapa isu yang berkembang di tengah masyarakat," ujar Menhub di Jakarta, Senin (19/5).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai perusahaan aplikator transportasi digital terkemuka, termasuk Grab, Maxim, GoTo, dan inDrive. Diharapkan melalui forum ini, isu-isu aktual yang menjadi perhatian publik, terutama mengenai potongan biaya oleh aplikator, dapat dibahas secara terbuka dan konstruktif.

Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara semua pihak terkait dalam ekosistem transportasi daring. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima secara menyeluruh dan berimbang. Menhub Dudy Purwagandhi meyakini bahwa penyelesaian masalah tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan melalui pendekatan kolaboratif dan dialog yang konstruktif.

Menhub menambahkan bahwa akan sangat bijaksana jika semua pihak dapat saling mendengarkan dan memahami permasalahan yang muncul di industri transportasi online secara jernih dan objektif. Pemerintah, menurutnya, tidak hanya melibatkan Kementerian Perhubungan, tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait dengan pemerintahan.

Sebelumnya, sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) berencana melakukan aksi mogok aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi terkait potongan tarif.

Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya atas potensi gangguan yang mungkin terjadi akibat aksi unjuk rasa tersebut. "Garda Indonesia sebagai asosiasi pengemudi ojol menyatakan meminta maaf kepada warga masyarakat Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek karena pada hari Selasa 20 Mei 2025, Kota Jakarta akan diserbu pengemudi ojek online gabungan roda 2 dan roda 4 dalam rangka aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi aksi akbar 205," katanya.

Aksi tersebut diperkirakan akan diikuti oleh pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Palembang, Lampung, dan wilayah Banten Raya. Aksi akbar 205 akan dipusatkan di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI, berpotensi menyebabkan kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan.

Raden Igun Wicaksono juga mengungkapkan kekecewaan para pengemudi online terhadap dugaan pelanggaran regulasi oleh sejumlah aplikator. Regulasi yang dimaksud adalah Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022, yang mengatur batasan maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen. Namun, selama ini aplikator diduga melakukan potongan hingga 50 persen.

Menhub Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan yang ada. Ia mengajak semua pihak untuk duduk bersama dengan kepala dingin dan merumuskan solusi yang komprehensif. Pertemuan antara Menhub dan sejumlah perusahaan aplikasi ojol masih terus berlangsung hingga berita ini diturunkan.