Menkeu Laporkan Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun ke DPD

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan efisiensi anggaran pemerintah senilai Rp750 triliun kepada DPD RI, yang mencakup tiga tahap efisiensi dan memastikan program sosial tetap terjaga.

Jakarta, 18 Februari 2024 - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan rencana efisiensi anggaran pemerintah dalam rapat bersama Komite IV DPD RI. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menjelaskan detail rencana efisiensi tersebut kepada awak media usai rapat.

Rapat yang membahas capaian kinerja 2024 dan program kerja 2025 Kementerian Keuangan, termasuk proyeksi APBN Perubahan 2025 dan pengawasan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), awalnya direncanakan terbuka untuk umum. Namun, akses rapat kemudian ditutup setelah Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menyampaikan pengantar.

Suahasil Nazara menjelaskan bahwa rencana efisiensi anggaran mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Angka efisiensi yang mencapai Rp750 triliun (sekitar 44 miliar dolar AS), seperti yang disampaikan Presiden, merupakan akumulasi dari tiga tahap efisiensi.

Tahap pertama dilakukan melalui penyisiran anggaran tahun sebelumnya. Tahap kedua merupakan arahan langsung dari Inpres 1/2025. Sedangkan tahap ketiga akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun demikian, Wamenkeu belum bersedia merinci alokasi dana hasil efisiensi tersebut.

Ahmad Nawardi, Ketua Komite IV DPD RI, menyatakan dukungannya terhadap rencana efisiensi pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan agar program-program sosial dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

“Kami di DPD mendukung penghematan, asalkan, seperti yang disampaikan Menkeu dan Wamenkeu bahwa penghematan ini tidak menyentuh program sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Dana bantuan sosial, pendidikan, beasiswa, semuanya utuh,” tegas Nawardi.

Pernyataan ini menyiratkan pengawasan ketat dari DPD RI terhadap penggunaan anggaran yang diefisiensikan, memastikan agar penghematan tidak mengorbankan program-program penting bagi rakyat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi poin krusial yang terus dipantau.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menyampaikan prioritas anggaran untuk tahun 2025. Meskipun detailnya belum diungkapkan secara terbuka, fokus pada efisiensi dan tetap menjaga kesejahteraan rakyat menjadi inti dari pembahasan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan bijak dan bertanggung jawab.

Proses efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah merupakan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN dan pengawasan dari lembaga seperti DPD RI, diharapkan proses ini dapat berjalan transparan dan efektif, serta memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kejelasan mengenai alokasi dana hasil efisiensi sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Pemerintah perlu memberikan informasi yang transparan dan detail mengenai penggunaan dana tersebut untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan program-program prioritas tetap berjalan sesuai rencana.

Laporan efisiensi anggaran senilai Rp750 triliun kepada DPD RI menandai langkah signifikan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Komitmen untuk menjaga program kesejahteraan rakyat di tengah upaya efisiensi menjadi poin penting yang perlu terus dipantau dan dikawal oleh semua pihak.