Mensos Ajak Kolaborasi Daerah Akselerasi Penurunan Kemiskinan Lewat DTSEN

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak pemerintah daerah berkolaborasi memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Jakarta, 19 Februari 2024 - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyerukan kolaborasi aktif pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Langkah ini memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama. Inisiatif ini menandai langkah signifikan dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Mensos menekankan pentingnya kerja sama antar berbagai pihak. "Kita kerja sama semua, kita buka semuanya. Kita intervensi bersama-sama, Insya Allah signifikan dalam penurunan kemiskinan," tegas Mensos Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Penggunaan DTSEN bertujuan untuk mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial yang selama ini disebabkan oleh beragam versi data yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Mensos menjelaskan bahwa DTSEN merupakan data tunggal pertama di Indonesia yang akan menjadi rujukan bagi seluruh K/L dan pemda dalam program pengentasan kemiskinan. "Selama ini kita kerja sendiri-sendiri, data sendiri-sendiri. Maka itu Presiden Prabowo titip pesan bekerjalah berdasar data. Karena dulu banyak sekali bantuan kita yang tidak tepat sasaran," ungkap Mensos, menyinggung arahan Presiden.

Pengelolaan DTSEN diamanahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Undang-Undang. Hal ini menjamin kredibilitas dan keakuratan data. "Ini ilmiah, diurus oleh lembaga yang kredibel (BPS) melalui pengolahan statistik. Data ini bisa dipastikan tidak akan menambah angka kemiskinan di daerah bapak-ibu sekalian," jelas Mensos, menanggapi kekhawatiran beberapa daerah.

DTSEN akan mengkategorikan masyarakat berdasarkan desil, memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran. "Dengan data ini (DTSEN), intervensi kita akan lebih fokus karena ada desil 1 sampai 10. Bukan data masyarakat miskin tok, tapi ini data secara keseluruhan masyarakat Indonesia dan itu ada di desil-desil itu," tambah Mensos.

Untuk memastikan akurasi data DTSEN, Mensos menginstruksikan Kepala Dinas Sosial di seluruh daerah untuk aktif dalam proses pemutakhiran data. Terdapat dua jalur pemutakhiran: jalur formal dan jalur partisipasi.

Jalur formal dilakukan melalui usulan dari RT/RW, musyawarah desa/kelurahan, dan diteruskan ke Dinas Sosial hingga validasi oleh bupati/wali kota. Sementara jalur partisipasi memungkinkan masyarakat mengajukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos jika terdapat ketidaksesuaian data.

Proses pemutakhiran dan validasi akan dilakukan setiap tiga bulan sekali setelah DTSEN diaktifkan. Hal ini menjamin data selalu up-to-date dan relevan.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi seperti aplikasi Cek Bansos, diharapkan DTSEN dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Keberhasilan program ini bergantung pada komitmen bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.