Mentan Titip Rp1 Triliun untuk Swasembada Pangan Kalsel: 26 Instansi Jadi Kunci Sukses

Menteri Pertanian meminta 26 instansi di Kalimantan Selatan bertanggung jawab mengelola Rp1 triliun untuk program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan cetak sawah demi mencapai swasembada pangan.

Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 18 Maret 2024 - Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, menyerahkan tanggung jawab besar kepada 26 instansi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Mereka dipercaya untuk mengelola dana senilai Rp1 triliun yang dialokasikan untuk program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan cetak sawah. Program ini bertujuan untuk mencapai swasembada pangan nasional, khususnya di Kalsel. Mentan Amran menekankan pentingnya pengelolaan dana yang amanah dan bertanggung jawab, mengingat dana tersebut merupakan uang rakyat.

Penyerahan dana tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Cetak Sawah di Banjarbaru. Ke-26 instansi yang terlibat meliputi pemerintah provinsi, 13 kabupaten/kota, perusahaan daerah, swasta, dan lembaga terkait. Mereka berkomitmen untuk bersungguh-sungguh menyukseskan program swasembada pangan ini. "Kita semua harus berkomitmen menjalankan program ini dengan baik, saya titipkan dana rakyat kepada para instansi agar bersungguh-sungguh menyukseskan program swasembada pangan ini," tegas Mentan Amran.

Program OPLAH dan cetak sawah ini menargetkan optimalisasi lahan seluas 17.382 hektare untuk OPLAH dan 30.000 hektare untuk cetak sawah di Kalsel hingga tahun 2025. Mentan Amran merinci tahapan program tersebut, termasuk luas lahan yang akan dioptimalkan di setiap tahap dan proses yang sedang berjalan, seperti proses pemberkasan kontrak dan Survei Investigasi Desain (SID).

Program OPLAH di Kalsel terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama meliputi 9.590 hektare dengan proses pemberkasan kontrak Instansi Pemerintah Lainnya (IPL) dengan TNI E-Katalog. Tahap kedua mencakup 7.792 hektare yang saat ini sedang dalam proses Survei Investigasi Desain (SID). Sementara itu, program cetak sawah juga terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama meliputi 3.170 hektare dengan proses pemberkasan kontrak. Tahap kedua seluas 11.991 hektare dalam proses SID, dan tahap ketiga seluas 15.000 hektare yang sedang dalam proses buka blokir.

Lebih dari 600 unit ekskavator dari pihak kontraktor akan dikerahkan untuk mengelola seluruh lahan OPLAH dan cetak sawah di Kalsel hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung program ini secara maksimal. Gubernur Kalsel, Muhidin, memastikan koordinasi dengan kepala daerah kabupaten/kota yang tidak hadir dalam rapat koordinasi tersebut terkait alokasi dana. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut. "Pemda yang tidak hadir pada kegiatan rakor ini akan dikoordinasikan dulu siap atau tidak menerima bantuan dari Kementan untuk program OPLAH dan Cetak Sawah, harus benar-benar tanggung jawab mengelola. Pada tahap pertama ini, dana yang dikucurkan Kementan untuk Kalsel sekitar Rp1 triliun untuk 50 ribu hektare lahan," jelas Gubernur Muhidin.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kalsel dan berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan nasional. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi kunci keberhasilan program ini. Semua pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama dan berkomitmen penuh untuk mewujudkan tujuan mulia ini.

Rincian Tahapan Program:

• OPLAH: Tahap 1 (9.590 hektare) - Kontrak IPL dengan TNI E-Katalog; Tahap 2 (7.792 hektare) - Proses SID.
• Cetak Sawah: Tahap 1 (3.170 hektare) - Pemberkasan kontrak; Tahap 2 (11.991 hektare) - Proses SID; Tahap 3 (15.000 hektare) - Proses buka blokir.

Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada komitmen dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta pihak swasta dan lembaga terkait. Semoga program ini dapat berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan.