Menteri Imipas Siap Awasi Pencekalan Tersangka Kasus Pagar Laut Tangerang

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) siap membantu Bareskrim Polri mengawasi pencekalan ke luar negeri terhadap tersangka kasus pemalsuan sertifikat tanah di Desa Kohod, Tangerang, terkait polemik pagar laut.

Jakarta, 19 Februari 2024 - Polemik kasus pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, memasuki babak baru. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyatakan kesiapannya untuk membantu Bareskrim Polri dalam mengawasi pencekalan ke luar negeri terhadap para tersangka kasus pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah di desa tersebut. Permintaan pengawasan pencekalan ini diajukan oleh Bareskrim Polri menyusul penetapan tersangka dalam kasus yang tengah menjadi sorotan publik ini.

Pernyataan kesiapan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agus Andrianto usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta. Beliau menegaskan, "Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, kami akan kerjakan." Hal ini menunjukkan komitmen Kementerian Imipas untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan para tersangka tidak melarikan diri ke luar negeri.

Pengawasan pencekalan ini tidak hanya akan difokuskan pada Kepala Desa Kohod, Arsin, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga akan mencakup tiga tersangka lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Agus Andrianto, yang menyatakan, "Ya, kalau ada, pasti semuanya akan dicekal." Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memastikan keadilan ditegakkan dalam kasus ini.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan SHGB dan SHM tanah di Desa Kohod. Keempat tersangka tersebut adalah Arsin (Kepala Desa Kohod), UK (Sekretaris Desa Kohod), SP (penerima kuasa), dan CE (penerima kuasa). Mereka diduga telah bersama-sama melakukan pemalsuan dokumen penting terkait kepemilikan tanah.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa keempat tersangka diduga membuat dan menggunakan surat-surat palsu. Dokumen palsu tersebut antara lain girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, dan surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat. Semua dokumen palsu ini diduga dibuat oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kohod sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Imigrasi untuk segera melakukan pencekalan terhadap keempat tersangka. Brigjen Pol. Djuhandhani menegaskan, "Kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka." Langkah ini bertujuan untuk mencegah para tersangka melarikan diri dan memastikan mereka tetap berada di Indonesia selama proses hukum berlangsung.

Kasus ini bermula dari polemik pagar laut yang dibangun di Desa Kohod. Pembangunan pagar laut tersebut diduga melibatkan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Bareskrim Polri kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan bukti-bukti kuat yang menunjukkan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, akhirnya empat orang ditetapkan sebagai tersangka.

Berikut detail dokumen palsu yang diduga dibuat oleh para tersangka:

• Girik
• Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
• Surat pernyataan tidak sengketa
• Surat keterangan tanah
• Surat keterangan pernyataan kesaksian
• Surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat

Para tersangka diduga telah memanfaatkan posisi dan wewenang mereka untuk memalsukan dokumen-dokumen tersebut. Akibat perbuatan mereka, negara dan masyarakat berpotensi mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus ini sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Dengan adanya pengawasan pencekalan dari Kementerian Imipas, diharapkan proses hukum akan berjalan lancar dan para tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.