Menteri Trenggono Tekankan Pengawasan Ketat Program Ekonomi Biru KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meminta pengawasan ketat terhadap program ekonomi biru KKP untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, serta pencegahan penyimpangan.
Jakarta, 5 Februari 2025 - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program KKP, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi biru. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Trenggono saat membuka Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2025 di Jakarta.
Pengawasan internal, menurut Menteri Trenggono, merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan program dan kegiatan KKP dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, serta mencapai tujuan organisasi secara optimal. Beliau juga menekankan pentingnya evaluasi diri bagi seluruh jajaran KKP, bertanya, "Sudahkah saya menjalankan fungsi saya dengan baik?" sebagai pendorong perbaikan berkelanjutan.
Pengawasan Ekonomi Biru: Fokus Utama KKP
Untuk memastikan percepatan pencapaian kebijakan ekonomi biru, Inspektorat Jenderal KKP harus melakukan pengawasan berkelanjutan. Pengawasan ini bertujuan mendeteksi penyimpangan, mencegah kecurangan, dan meningkatkan kualitas pencapaian program. Hal ini sangat penting mengingat program ekonomi biru merupakan salah satu program prioritas nasional.
Lebih lanjut, Menteri Trenggono menekankan peran Inspektorat Jenderal sebagai penjamin kualitas dan mitra kerja unit eselon I lainnya. Mereka diharapkan memberikan konsultasi dan mitigasi risiko terhadap seluruh program pendukung Astacita, kebijakan Ekonomi Biru, dan program prioritas nasional lainnya. Dengan demikian, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi Indonesia.
Strategi Pengawasan KKP
Inspektur Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah, menjelaskan bahwa Rakerwas diikuti sekitar 310 peserta, baik secara langsung maupun daring. Peserta terdiri dari kepala unit pelaksanaan teknis yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan program prioritas nasional, termasuk ekonomi biru, dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko.
Pengawasan difokuskan pada program blue economy, program prioritas nasional, dan kegiatan yang didanai Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Selain itu, pengawasan juga meliputi pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP. Tornanda menjelaskan strategi pengawasan yang digunakan, yaitu embedded advisory dan collaboration Quality Control-Quality Assurance dengan Unit Kerja Eselon I, serta pelaksanaan Post Audit untuk perbaikan berkelanjutan dan sinergi pengawasan antar instansi.
Kesimpulan
Permintaan pengawasan ketat terhadap program ekonomi biru oleh Menteri Trenggono menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keberhasilan program ini. Dengan pengawasan yang efektif dan kolaboratif, diharapkan program ekonomi biru dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian laut.