Momentum Kartini: DPR Desak Usut Tuntas Pelanggaran HAM Perempuan Mantan Pemain Sirkus OCI

Komisi III DPR RI memanfaatkan momentum Hari Kartini untuk mendesak penyelesaian dugaan pelanggaran HAM terhadap perempuan mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia, yang dinilai sebagai eksploitasi dan pelanggaran HAM serius

Pada Hari Kartini, Komisi III DPR RI menyoroti dugaan pelanggaran HAM yang dialami perempuan mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah tampil di Taman Safari Indonesia. Anggota Komisi III, Widya Pratiwi, menilai kasus ini sebagai eksploitasi dan pelanggaran HAM serius yang memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Peristiwa ini terjadi di Jawa Barat, dan laporan telah diajukan kepada pihak berwenang.

Menurut Widya Pratiwi, pelanggaran HAM yang dialami para perempuan mantan pemain sirkus tersebut sangat mendasar, bahkan menyangkut identitas diri mereka. "Yang paling mendasar dari permasalahan ini saya lihat bahkan identitas mereka, asal usulnya, siapa orang tua mereka saja mereka tidak tahu. Ini pelanggaran terhadap hak konstitusional dan bahkan pelanggaran terhadap HAM," ujarnya. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi para korban.

Sebagai seorang perempuan dan ibu, Widya Pratiwi mengaku prihatin atas dugaan eksploitasi anak-anak sejak usia dini. Ia tak dapat membayangkan jika anaknya mengalami hal serupa, diambil saat masih balita, dipaksa bekerja, dan hidup dalam tekanan. Oleh karena itu, ia berharap momentum Hari Kartini tidak hanya sebagai peringatan, tetapi juga sebagai semangat untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak perempuan di Indonesia.

Menanggapi kasus ini, Widya Pratiwi mendesak Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk menindaklanjuti laporan para korban secara serius dan transparan. Tujuannya adalah agar hak-hak para korban dipulihkan dan mereka mendapatkan rasa keadilan yang seharusnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen DPR untuk melindungi warga negara Indonesia dan menegakkan hukum.

Komisi III DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ditreskrimum Polda Jabar, kuasa hukum mantan pemain sirkus, dan pengelola sirkus Taman Safari. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas kasus ini secara komprehensif dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pimpinan Komisi III DPR RI menekankan pentingnya semua pihak menahan diri dan duduk bersama untuk mencari solusi. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, dihadiri juga oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Sari Yuliati, dan sejumlah anggota Komisi III DPR lainnya. Hal ini menunjukkan keseriusan DPR dalam menangani kasus ini.

Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dan anak-anak dari eksploitasi dan pelanggaran HAM. Para korban diduga mengalami penindasan dan kehilangan hak-hak dasar mereka sejak usia dini. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan efektif dalam melindungi kelompok rentan di masyarakat.

Momentum Hari Kartini menjadi pengingat akan perjuangan panjang perempuan Indonesia untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Kasus ini menjadi bukti bahwa perjuangan tersebut masih terus berlanjut, dan perlu adanya komitmen bersama untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM serupa di masa depan.

RDP dan RDPU yang dilakukan Komisi III DPR RI menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk mengawasi dan memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik. Harapannya, kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas dan memberikan keadilan bagi para korban.

Kejadian ini juga menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak terkait, khususnya dalam hal perlindungan anak dan perempuan dari eksploitasi. Penting untuk memastikan bahwa lingkungan kerja yang aman dan terbebas dari kekerasan tercipta bagi semua orang.

Dengan adanya desakan dari DPR RI, diharapkan kasus ini dapat segera diselesaikan dan memberikan keadilan bagi para korban. Semoga kasus ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.