NTB Desak Pengusaha Tambak Segera Lengkapi Izin, Ratusan Tambak Terancam Ilegal

Pemerintah Provinsi NTB mendesak pengusaha tambak segera melengkapi izin usaha untuk menghindari sanksi dan memastikan pengelolaan tambak berkelanjutan, menyusul temuan ratusan tambak ilegal.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) gencar mendorong seluruh pengusaha tambak udang di wilayahnya untuk segera melengkapi perizinan usaha. Langkah tegas ini diambil menyusul temuan ratusan tambak yang beroperasi tanpa izin lengkap, mengancam keberlanjutan sektor perikanan budidaya dan pendapatan daerah. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, dalam sebuah pernyataan di Mataram pada Kamis.

Menurut data yang dihimpun, dari total 256 tambak yang seharusnya memiliki izin, hanya sekitar 10 persen atau 33 izin yang telah diterbitkan secara resmi. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat potensi pendapatan daerah yang signifikan dari sektor perikanan budidaya. Gita Ariadi menegaskan bahwa tambak yang belum mengantongi izin lingkungan dilarang beroperasi.

Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya perbedaan data perizinan antar instansi. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB mencatat 197 tambak telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), tersebar di berbagai kabupaten. Namun, temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya ketidaksesuaian data dan ratusan tambak yang beroperasi secara ilegal.

Koordinasi antara berbagai instansi terkait perizinan tambak di NTB menjadi krusial untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pada tanggal 27 Februari 2025, Pemerintah Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi lanjutan bersama KPK dan pemangku kebijakan lainnya. Rapat ini bertujuan untuk menyinkronkan data perizinan dan memastikan akurasi data tambak yang beroperasi di NTB.

Lalu Gita Ariadi berharap rapat tersebut menghasilkan data yang akurat dan kredibel sebagai dasar penataan izin operasi tambak. Ia menekankan pentingnya kelengkapan izin, meliputi izin lingkungan, izin tata ruang, dan SIUP, agar pengusaha dapat menjalankan bisnis secara legal dan daerah dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor ini. "Kami berharap agar rapat koordinasi lanjutan ini bisa menghasilkan data akurat dan kredibel untuk dilakukan penataan izin operasi tambak di Nusa Tenggara Barat," ujarnya.

Ketidaksesuaian data antar instansi menjadi salah satu kendala utama. Sebagai contoh, data DKP NTB mencatat 106 tambak di Kabupaten Sumbawa telah memiliki SIUP, sementara Pemerintah Daerah Sumbawa mencatat 131 izin. Perbedaan data ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pendataan dan koordinasi yang lebih baik.

Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK telah mengidentifikasi kebocoran sektor perizinan tambak udang di NTB akibat data yang tidak sinkron antar instansi. Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, mengungkapkan temuan KPK terkait ratusan tambak udang yang beroperasi tanpa izin yang lengkap. KPK menemukan setidaknya 885 tambak udang yang beroperasi secara ilegal di NTB.

Dian Patria menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor perikanan budidaya, khususnya tambak udang, mengingat peran strategisnya bagi perekonomian NTB dan Indonesia. "Tambak udang menjadi fokus perhatian karena peran strategisnya bagi Nusa Tenggara Barat dan Indonesia," kata Dian.

Data produksi udang NTB selama periode 2021-2024 menunjukkan capaian yang signifikan, menjadi provinsi dengan produksi terbesar di Indonesia, melampaui Jawa Barat dan Jawa Timur. Total produksi udang NTB mencapai 197 juta ton dalam periode tersebut. Namun, keberhasilan ini perlu diimbangi dengan tata kelola perizinan yang baik dan tertib.

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk menertibkan perizinan tambak udang guna memastikan keberlanjutan sektor ini dan memaksimalkan pendapatan daerah. Langkah tegas dan koordinasi yang baik antar instansi menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini.