LIVE

Nusron Wahid: Tak Ada Sertifikat Pagar Laut PSN Mauk Barat, Tangerang

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan belum ditemukannya sertifikat untuk pagar laut di Proyek Strategis Nasional (PSN) Mauk Barat, Tangerang, meskipun telah dilakukan pemeriksaan di 16 desa.

konten ai
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan belum ditemukannya sertifikat untuk pagar laut di Proyek Strategis Nasional (PSN) Mauk Barat, Tangerang, meskipun telah dilakukan pemeriksaan di 16 desa. (©© 2025 Antaranews)

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, menyatakan belum ada sertifikat untuk pagar laut di Proyek Strategis Nasional (PSN) Mauk Barat, Tangerang, Banten. Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (31/1).

Pemeriksaan di 16 Desa

Nusron menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan menyeluruh di 16 desa dan 6 kecamatan terkait pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang. Hasilnya, tidak ditemukan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk kawasan PSN di Desa Mauk Barat, yang merupakan area hutan mangrove seluas 1.500 hektare. Ia menekankan, "Sampai hari ini tidak ada (SHGB-SHM) di sini."

Sertifikat Hanya Ditemukan di Dua Desa

Hanya dua desa yang ditemukan memiliki sertifikat terkait pembangunan pagar laut tersebut: Desa Kohod (Kecamatan Pakuhaji) dan Desa Karang Serang (Kecamatan Sukadiri). Di Desa Kohod, tercatat 263 SHGB (390,7985 hektare) dan 17 SHM (22,934 hektare), dengan 50 sertifikat telah dibatalkan oleh Kementerian ATR/BPN. Proses pengecekan dan pencocokan sertifikat yang berada di dalam dan luar garis pantai masih berlangsung.

Sementara di Desa Karang Serang, terdapat tiga bidang sertifikat yang diterbitkan sejak 2019, namun jenis sertifikatnya belum dijelaskan lebih lanjut oleh Menteri Nusron.

Desa Lain Belum Memiliki Sertifikat

Pemeriksaan juga dilakukan di desa-desa lain yang termasuk dalam proyek tersebut: Tanjung Pasir dan Tanjung Burung (Teluk Naga); Kohod, Sukawali, dan Kramat (Pakuhaji); Karang Serang (Sukadiri); Karang Anyar, Patramanggala, dan Lontar (Kemiri); Ketapang, Tanjung Anom, Marga Mulya, dan Mauk Barat (Mauk); serta Muncung, Kronjo, dan Pagedangan Ilir (Kronjo). Namun, Nusron menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan SHGB maupun SHM di 14 desa lainnya. Ia menegaskan, "Kami cek satu-satu, dan di beberapa desa tersebut, belum ada sertifikat."

Kesimpulan

Kesimpulannya, hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN belum menemukan sertifikat untuk pagar laut di kawasan PSN Desa Mauk Barat, Tangerang. Penelusuran dan pengecekan dokumen pertanahan masih terus dilakukan di area tersebut dan desa-desa lainnya.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Abdul Hakim Muhiddin
A
Reporter Abdul Hakim Muhiddin
Nusron Wahid Bantah Sertifikat Pagar Laut Milik Kapuk Niaga Indah

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membantah kabar yang menyatakan PT Kapuk Niaga Indah memiliki sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, menegaskan bahwa sertifikat SHGB yang dimiliki perusahaan tersebut di Jakarta Utara telah sesuai prosedur.

Reklamasi
Menteri ATR Segera Periksa Sertifikat Pagar Laut Subang, Sumenep, dan Pesawaran

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan menyelidiki sertifikat pagar laut di Subang, Sumenep, dan Pesawaran menyusul temuan serupa di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo, dengan beberapa sertifikat telah dibatalkan.

konten ai
192 Sertifikat Tanah Pagar Laut Tangerang Dibatalkan, 13 Lainnya Masih Diperiksa

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah membatalkan 192 sertifikat tanah di pagar laut Tangerang, namun 13 sertifikat lainnya masih dalam proses pemeriksaan untuk menghindari sengketa hukum.

#planetantara
192 Sertifikat Tanah Pagar Laut Tangerang Dibatalkan, 13 Lainnya Masih Diperiksa

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah membatalkan 192 sertifikat tanah di pagar laut Tangerang, namun 13 sertifikat lainnya masih dalam proses pemeriksaan untuk menghindari sengketa hukum.

#planetantara
Sertifikat Pagar Laut Tangerang Dibatalkan: Menteri ATR Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pembatalan seluruh sertifikat di area pagar laut Tangerang, meski prosesnya berpotensi menghadapi gugatan hukum, demi melindungi nelayan yang dirugikan.

Sumber Antara
Konversi Girik di Tangerang: Nusron Jelaskan Sertifikat Pagar Laut

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa sertifikat pagar laut di Tangerang merupakan konversi girik menjadi SHGB dan SHM melalui program PTSL, bukan penerbitan hak baru, dan saat ini masih dalam proses verifikasi.

konten ai
Menteri ATR Bantah Cabut Sertifikat Pagar Laut Aguan Dibatalkan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membantah kabar pembatalan pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Aguan di kawasan pagar laut Tangerang; penegasan kebijakan pembatalan sertifikat di luar garis pantai tetap berlaku.

#planetantara
Pejabat Pertanahan Tangerang Diperiksa Terkait Sertifikat Pesisir

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyatakan empat pejabat pertanahan Tangerang diperiksa terkait penerbitan 263 sertifikat SHGB dan SHM di pesisir pantai utara yang bermasalah dan telah dibatalkan.

Kabupaten Tangerang
Menteri ATR/BPN: Laporan Dugaan Korupsi Pagar Laut di Tangerang Bentuk Kontrol Sosial

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menilai laporan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang ke KPK sebagai bentuk kontrol sosial dan dukungan untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

KPK
Menteri ATR/BPN Janji Cabut Sertifikat Lahan Pagar Laut Tangerang

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, berjanji mencabut semua sertifikat lahan terkait pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, meskipun ada potensi gugatan hukum.

Sumber Antara
Menteri ATR/BPN Panggil Tiga Perusahaan Terkait Pagar Laut Bekasi

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan memanggil tiga perusahaan di Bekasi terkait sertifikat kepemilikan lahan di ruang laut dan meminta pembatalannya, dengan ancaman jalur hukum jika perusahaan menolak.

Sumber Antara
Tegas! Menteri ATR/BPN Copot 5 Pejabat, Pecat 1 Terkait Kasus Pagar Laut Bekasi

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menindak tegas enam oknum pegawai BPN yang terlibat kasus dugaan manipulasi sertifikat tanah 'pagar laut' di Bekasi, dengan lima dicopot dan satu dipecat.

#planetantara
Menteri ATR Batalkan SHGB Pagar Laut di Tangerang, Sengketa dengan Kades Kohod

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, membatalkan SHGB dan SHM pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, setelah berdebat dengan kepala desa terkait legalitas lahan yang telah hilang akibat abrasi, dan menyatakan penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum.

Kabupaten Tangerang