OJK Sesuaikan Bunga Fintech Lending: Lebih Mudah, Lebih Aman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan aturan baru terkait bunga pinjaman online (fintech lending) untuk memudahkan akses masyarakat sekaligus mendorong mitigasi risiko bagi penyedia layanan.

OJK Atur Ulang Bunga Fintech Lending: Lebih Mudah dan Aman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan penyesuaian batas maksimal bunga harian untuk layanan pinjaman online (fintech lending). Aturan baru ini, yang berlaku mulai 1 Januari 2025, bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendorong praktik yang lebih bertanggung jawab dari penyedia layanan fintech lending.

Menurut Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan OJK, Ahmad Nasrullah, banyak masyarakat yang telah merasakan manfaat dari industri fintech lending. Oleh karena itu, OJK sebagai regulator berupaya memperkuat sisi positif industri ini. Nasrullah menekankan pentingnya menjaga agar industri fintech lending tetap berfokus pada pemberian akses pembiayaan yang mudah bagi masyarakat, dengan suku bunga yang wajar dan sesuai dengan tingkat risikonya.

Aturan Baru Bunga Fintech Lending

Aturan baru ini menetapkan batas maksimal manfaat ekonomi harian (sebutan untuk bunga) yang berbeda, bergantung pada jenis pinjaman dan tenornya. Untuk pinjaman konsumtif dengan tenor kurang dari 6 bulan, batas maksimal tetap 0,3 persen per hari. Namun, untuk pinjaman konsumtif dengan tenor lebih dari 6 bulan, batas maksimal turun menjadi 0,2 persen dari sebelumnya 0,3 persen.

Untuk pinjaman produktif, aturannya juga berbeda. Pinjaman produktif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki batas maksimal yang bervariasi. UMKM ultra mikro dengan tenor kurang dari 6 bulan dikenakan batas maksimal 0,275 persen per hari, sedangkan tenor di atas 6 bulan hanya 0,1 persen. Untuk usaha kecil dan menengah (UKM), batas maksimalnya seragam, yaitu 0,1 persen per hari baik untuk tenor di bawah maupun di atas 6 bulan.

Mitigasi Risiko bagi Fintech Lending

Ahmad Nasrullah menjelaskan bahwa aturan baru ini juga mendorong para pelaku fintech lending untuk melakukan mitigasi risiko sesuai dengan kemampuan mereka. Penyedia layanan fintech lending didorong untuk lebih selektif dalam memilih peminjam yang mampu melunasi pinjamannya. Tidak semua pengajuan pinjaman wajib disetujui.

OJK juga telah menerapkan POJK Nomor 40 Tahun 2024. POJK ini mewajibkan penyedia jasa pinjaman daring untuk melakukan credit scoring guna menyaring risiko peminjam. Hal ini bertujuan untuk melindungi investasi para pemberi pinjaman (lender) di industri fintech lending, mengingat belum adanya lembaga penjamin seperti LPS untuk industri ini.

Kesimpulan

Penyesuaian aturan bunga fintech lending oleh OJK diharapkan dapat menyeimbangkan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat dengan pengelolaan risiko yang lebih baik bagi penyedia layanan. Aturan ini mendorong transparansi dan praktik yang bertanggung jawab di industri fintech lending di Indonesia.