Ombudsman dan Kejagung Perkuat Koordinasi, Tingkatkan Kapasitas dan Pelayanan Publik

Ombudsman dan Kejaksaan Agung berkoordinasi untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam menegakkan hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menghadapi era disrupsi teknologi.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum di era digital, Ombudsman dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar rapat koordinasi pada Kamis (13/2) di Jakarta. Pertemuan penting ini membahas berbagai rencana strategis, termasuk kajian Ombudsman tentang penguatan kapasitas lembaga penegak hukum di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Anggota Ombudsman, Johanes Widijantoro, menekankan pentingnya memastikan penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik dan berkeadilan. "Di balik proses penegakan hukum ada nilai keadilan, bagaimana memastikan tenaga hukum menjalankan fungsi dengan baik," ujarnya. Oleh karena itu, koordinasi antara Ombudsman dan Kejagung difokuskan pada penguatan focal point yang telah ada, guna memperlancar komunikasi, menindaklanjuti laporan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas Ombudsman.

Ombudsman menyadari pentingnya dukungan untuk meningkatkan kapasitas, terutama dalam hal penegakan hukum. Pelayanan publik yang diawasi Ombudsman memiliki sistem dan aspek pengetahuan yang kompleks, sehingga peningkatan kapasitas menjadi sangat krusial.

Wakil Jaksa Agung, Feri Wibisono, menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran Ombudsman, khususnya dalam pengawasan penegakan hukum. Beliau mengakui pentingnya pengawasan mengingat adanya diskresi yang cukup besar dalam proses penegakan hukum, yang berpotensi menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan. Kejagung sendiri, menurutnya, memerlukan peran Ombudsman dalam proses eksaminasi penegakan hukum.

Feri Wibisono juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Ombudsman dengan melibatkan para ahli hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah mispersepsi antar lembaga dan memastikan terlaksananya perbaikan sistem administrasi pemerintahan serta pencegahan penyimpangan. "Ini merupakan salah satu cara untuk memberikan perbaikan sistem administrasi pemerintahan, termasuk di dalamnya mencegah penyimpangan," kata Feri.

Anggota Ombudsman, Jemsly Hutabarat, mengungkapkan bahwa jenis malaadministrasi terbesar yang ditemukan adalah penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, ketidakberikan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya kompetensi. Ia menyetujui pentingnya penguatan kompetensi Ombudsman di bidang hukum, terutama di perwakilan daerah yang kekurangan tenaga. "Dari usulan tadi, kami setuju karena penyalahgunaan wewenang masih termasuk tertinggi, sehingga harapannya kami dapat memperkuat kompetensi Ombudsman di bidang hukum, terutama di perwakilan karena kekurangan tenaga," kata Jemsly.

Kerja sama antara Ombudsman dan Kejagung ini menandakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan memperkuat koordinasi dan kapasitas lembaga, diharapkan proses penegakan hukum menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.