Ombudsman Siap Awasi Pengelolaan Dana BPI Danantara

Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, menyatakan kesiapannya mengawasi pengelolaan dana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mencegah penyimpangan.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, di Istana Kepresidenan. Peluncuran ini turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. BPI Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, akan mengelola aset senilai lebih dari US$900 miliar, dengan proyeksi pendanaan awal mencapai US$20 miliar. Dana yang dikelola akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Menanggapi hal ini, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mengawasi pengelolaan dana BPI Danantara. "Sebagai pengawas eksternal, Ombudsman akan terus mengawasi pengelolaan dana Danantara untuk mencegah penyimpangan. Itu fokus kami," ujar Najih saat ditemui di kantornya pada Senin. Najih menilai pembentukan Danantara sebagai ide cemerlang yang layak didukung, namun ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Ombudsman akan memastikan bahwa BPI Danantara beroperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. "Jangan sampai tujuan mulia ini menyimpang karena ulah oknum tertentu," tegas Najih. Ia mengakui potensi besar Danantara dengan dana triliunan rupiah yang dikumpulkan, sebagian melalui efisiensi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan yang tidak tepat dapat membuat Danantara menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, Najih berharap pihak Danantara akan bertanggung jawab dengan mempublikasikan pengelolaan dana secara transparan.

Pengawasan Ombudsman terhadap BPI Danantara difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pelayanan publik. "Ombudsman, sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik, tentu saja fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pelayanan publiknya. Kami siap mengawasi pengelolaan BPI Danantara sesuai dengan tujuannya," tegas Najih. Hal ini menunjukkan komitmen Ombudsman untuk memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Transparansi menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana sebesar itu. Publik berhak mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola, dialokasikan, dan dampaknya bagi perekonomian nasional. Dengan pengawasan yang ketat dari Ombudsman, diharapkan pengelolaan dana BPI Danantara dapat berjalan akuntabel dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Langkah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mengelola kekayaan negara untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Peran Ombudsman sebagai pengawas eksternal sangat penting untuk memastikan hal tersebut.

Diharapkan BPI Danantara dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. Pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor, sehingga investasi dapat terus mengalir untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional.

Dengan adanya pengawasan dari Ombudsman, diharapkan BPI Danantara dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas akan menjadi kunci keberhasilan BPI Danantara dalam jangka panjang.

Keberadaan BPI Danantara sebagai sovereign wealth fund diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan aset negara yang baik dan efisien. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan meningkatkan daya saing di kancah internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan alamnya secara optimal untuk pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulannya, peluncuran BPI Danantara menandai langkah penting dalam pengelolaan aset negara. Pengawasan ketat dari Ombudsman akan memastikan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya tujuan mulia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Keberhasilan BPI Danantara akan bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana.