Pamekasan Usul Penambahan Dokter Hewan ke Pemerintah Pusat

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pamekasan mengusulkan penambahan dokter hewan kepada pemerintah pusat karena jumlahnya yang terbatas dan populasi ternak yang tinggi.

Pamekasan kekurangan dokter hewan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, resmi mengajukan usulan penambahan jumlah dokter hewan kepada pemerintah pusat. Usulan ini didasari oleh keterbatasan jumlah dokter hewan yang ada saat ini dan tingginya populasi ternak di wilayah tersebut. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kesehatan hewan bagi para peternak di Pamekasan.

Berdasarkan data yang disampaikan Plt. Kepala DKPP Pamekasan, Indah Kurnia Sulistiorini, saat ini hanya terdapat delapan dokter hewan yang bertugas di empat pusat kesehatan hewan (Puskeswan) di Pamekasan. Jumlah tersebut dinilai jauh dari cukup untuk melayani sekitar 193 ribu ekor ternak yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan. "Mereka ini bertugas di empat pusat kesehatan hewan yang ada di Pamekasan ini," ungkap Indah Kurnia Sulistiorini di Pamekasan, Jawa Timur, Minggu.

Idealnya, setiap kecamatan di Pamekasan membutuhkan minimal satu dokter hewan. Dengan kondisi geografis dan jumlah populasi ternak yang ada, kekurangan dokter hewan ini berdampak signifikan pada pelayanan kesehatan hewan, khususnya sapi. Hal ini menjadi perhatian serius karena Madura, termasuk Pamekasan, telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan sapi dan pemasok daging nasional oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Untuk sementara, DKPP Pamekasan melakukan pemetaan wilayah tanggung jawab setiap Puskeswan. Puskeswan Waru misalnya, bertanggung jawab untuk wilayah Kecamatan Pasean dan Batumarmar. Pembagian tugas ini meliputi Puskeswan Pakong (Pegantenan dan Palengaan), Puskeswan Galis (Larangan, Kadur, dan Pademawu), serta Puskeswan Pamekasan (Proppo dan Tlanakan). Namun, meskipun telah dipetakan, pelayanan kesehatan hewan tetap belum maksimal.

Indah Kurnia Sulistiorini menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah dokter hewan dan Puskeswan mengakibatkan lambatnya penanganan penyakit hewan, seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). "Tapi, meskipun sudah dipetakan sesuai kebutuhan wilayah, namun pelayanannya tetap tidak maksimal," imbuhnya. Lambatnya penanganan penyakit hewan ini berdampak pada kerugian ekonomi para peternak dan potensi penyebaran penyakit yang lebih luas.

Selain itu, berbagai kendala lain juga dihadapi di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan yang optimal. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat status Madura sebagai pusat pengembangan sapi dan pemasok daging nasional.

DKPP Pamekasan berharap pemerintah pusat dapat segera mengabulkan usulan penambahan dokter hewan. Penambahan tenaga kesehatan hewan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar bagi para peternak. Dengan penambahan dokter hewan, diharapkan penanganan penyakit hewan, seperti PMK, dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Plt. Kepala DKPP Pamekasan menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang optimal di Pamekasan. Hal ini sejalan dengan target menjadikan Madura sebagai pulau sapi dan pemasok daging nasional. Dengan sumber daya manusia yang memadai, diharapkan pelayanan kesehatan hewan di Pamekasan dapat lebih maksimal dan menunjang peningkatan produktivitas peternakan di daerah tersebut.

Dengan keterbatasan yang ada, DKPP Pamekasan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para peternak. Namun, penambahan dokter hewan menjadi solusi yang krusial untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mendukung pengembangan peternakan sapi di Pamekasan.