PANRB Dorong Polri Tingkatkan Kepercayaan Publik lewat Pendekatan Humanis

Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, mendorong transformasi Polri dengan pendekatan humanis dan teknologi untuk perkuat kepercayaan publik, menekankan integritas dan kecepatan layanan.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelayanan kepolisian sebagai bagian dari reformasi sumber daya manusia (SDM) Polri. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) SDM dan Logistik Polri 2025 di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/5).

Purwadi menjelaskan bahwa pendekatan humanis yang lebih empati dan memahami kebutuhan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ia menambahkan bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan tersebut, yang dapat dijabarkan dengan rumus 'tulus + cepat'. "Tulus itu berbuat tanpa mengharap imbalan, sementara kecepatan merupakan respons personel terhadap aduan masyarakat yang didukung oleh penggunaan teknologi dalam komunikasi maupun transportasi personel," ujarnya.

Lebih lanjut, Purwadi juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pelayanan Polri. Transformasi ini bukan hanya sekedar penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat mempercepat dan memudahkan kerja kepolisian. "Dengan interoperabilitas, informasi dari berbagai sumber bisa diakses lebih cepat. Integrasi data membantu proses pembuktian jadi lebih efisien, dan sistem pencarian digital membuat penelusuran kasus jauh lebih cepat. Otomatisasi ini akan mempercepat proses investigasi dan pelindungan data akan memastikan keamanan informasi dan mempercepat penyelesaian perkara," jelas Purwadi.

Purwadi menekankan bahwa Polri membutuhkan personel yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga berintegritas dan kompeten secara intelektual dan moral. SDM Polri perlu dibekali dengan kemampuan beradaptasi, penguasaan teknologi, empati, responsivitas, dan keterampilan komunikasi publik yang baik. Pemimpin Polri juga dituntut untuk menjadi pemimpin transformasional yang menjadi teladan melalui integritas, nilai moral, dan komitmen terhadap tugas dan negara.

Keberhasilan reformasi SDM Polri, menurut Purwadi, tercermin dari terbentuknya budaya kinerja tinggi dan SDM yang profesional, modern, dan humanis. Hal ini juga ditentukan oleh minimnya pelanggaran etika dan meningkatnya indeks pelayanan yang berujung pada kepercayaan publik. Ia mengakui bahwa menjaga kepercayaan publik bukanlah hal mudah, terutama di tengah ekspektasi yang terus meningkat.

Oleh karena itu, Polri harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan dengan mendengarkan dan merespons umpan balik dari masyarakat. Upaya ini penting untuk memastikan layanan yang diberikan tetap relevan, responsif, dan membangun kepercayaan jangka panjang. "Polri harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan dengan mendengarkan dan merespons umpan balik dari masyarakat. Upaya ini penting untuk memastikan layanan yang diberikan tetap relevan, responsif, dan membangun kepercayaan jangka panjang," imbuhnya.

Purwadi juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam layanan kepolisian. Transformasi ini mencakup penggunaan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan kerja kepolisian. Integrasi data dan sistem pencarian digital, misalnya, dapat membuat penelusuran kasus jauh lebih cepat dan efisien.

Otomatisasi proses investigasi dan pelindungan data juga menjadi bagian penting dari transformasi digital ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan informasi dan mempercepat penyelesaian perkara. Dengan demikian, diharapkan pelayanan kepolisian dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Interoperabilitas sistem juga akan memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dari berbagai sumber. Integrasi data akan meningkatkan efisiensi proses pembuktian, sementara sistem pencarian digital akan mempercepat penelusuran kasus. Semua ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kepolisian dan kepercayaan publik.

Dengan adanya transformasi digital ini, diharapkan Polri dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif dan efektif kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kesimpulannya, peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri membutuhkan pendekatan holistik yang meliputi peningkatan integritas SDM, peningkatan kompetensi, pendekatan humanis dalam pelayanan, dan transformasi digital dalam layanan kepolisian. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan institusi kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya.