Papua Pegunungan Deflasi, Satu-satunya di Indonesia pada April 2025

BPS mencatat hanya Papua Pegunungan yang mengalami deflasi 0,90 persen secara bulanan pada April 2025, meskipun mengalami inflasi tertinggi secara tahunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis data yang mengejutkan: Provinsi Papua Pegunungan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengalami deflasi pada bulan April 2025. Deflasi sebesar 0,90 persen month-to-month (mtm) ini menandai penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,26 pada Maret menjadi 114,22 pada April 2025. Hal ini terjadi di tengah tren inflasi yang dialami hampir seluruh provinsi lainnya di Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa deflasi di Papua Pegunungan disebabkan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Penurunan harga tiket pesawat (tarif angkutan udara) memberikan andil deflasi sebesar 0,46 persen, disusul bayam (0,32 persen), dan ketela rambat serta sawi hijau (0,19 persen). Kondisi ini menunjukkan dinamika ekonomi yang unik di wilayah tersebut.

Ironisnya, meskipun mengalami deflasi bulanan, Papua Pegunungan justru mencatatkan inflasi tahunan tertinggi, yaitu 5,96 persen year-on-year (yoy). Ini menunjukkan kompleksitas situasi ekonomi di provinsi tersebut, di mana penurunan harga beberapa komoditas pada bulan April tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan harga sepanjang tahun.

Berbeda dengan Papua Pegunungan, sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami inflasi pada bulan April 2025. Provinsi Sumatera Barat mencatatkan inflasi bulanan tertinggi, yaitu 1,77 persen mtm, dengan IHK naik dari 107,86 pada Maret menjadi 109,77 pada April. Secara nasional, inflasi bulanan mencapai 1,17 persen mtm, inflasi tahunan 1,95 persen yoy, dan inflasi tahun kalender (ytd) 1,56 persen.

Inflasi tahunan terendah secara nasional terjadi di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 0,15 persen yoy. Sementara itu, di tingkat kota/kabupaten, Kabupaten Jayawijaya mencatatkan inflasi tahunan tertinggi (5,96 persen yoy) dengan IHK 114,22, sedangkan Kota Sorong mencatatkan inflasi tahunan terendah (0,12 persen yoy) dengan IHK 104,45. Perbedaan angka ini menunjukkan disparitas ekonomi yang signifikan antarwilayah di Indonesia.

Data BPS ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam dinamika harga antar daerah di Indonesia. Meskipun Papua Pegunungan mengalami deflasi bulanan, inflasi tahunannya tetap tinggi. Ini menandakan pentingnya analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan deflasi di Papua Pegunungan dan inflasi di provinsi lain. Studi lebih lanjut dapat fokus pada faktor-faktor musiman, kebijakan pemerintah daerah, dan kondisi geografis yang dapat mempengaruhi harga komoditas di setiap wilayah. Pemahaman yang komprehensif akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk menstabilkan harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Data yang dirilis BPS ini menjadi informasi penting bagi para pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan perencanaan pembangunan di masa mendatang. Penting untuk terus memantau perkembangan harga dan inflasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional.

Kesimpulannya, data BPS menunjukkan kompleksitas dinamika harga di Indonesia. Meskipun Papua Pegunungan mencatatkan deflasi bulanan, inflasi tahunannya tetap tinggi. Perbedaan ini menuntut analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebabnya dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk stabilitas ekonomi nasional.