Pelayanan Publik Semarang Normal Meski Wali Kota Ditahan KPK

Meskipun Wali Kota Semarang ditahan KPK, Pemkot Semarang pastikan pelayanan publik tetap berjalan normal berkat Penjabat Sekda Kota Semarang.

Semarang, 20 Februari 2025 - Penahanan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (19/2) tidak mengganggu jalannya pelayanan publik di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang memastikan seluruh layanan tetap berjalan normal. Hal ini disampaikan oleh Sub-Koordinator Komunikasi Pimpinan dan Pemberitaan pada Bagian Kompimpro Setda Kota Semarang, Siswo Purnomo, di Semarang, Kamis (20/2).

Penahanan Wali Kota Semarang, yang juga dikenal sebagai Mbak Ita, terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya pelayanan publik. Namun, Pemkot Semarang telah mengambil langkah antisipatif untuk memastikan kelancaran pemerintahan. Siswo Purnomo menegaskan bahwa pelayanan publik di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berjalan seperti biasa.

Proses pemerintahan kini berada di bawah kendali Penjabat Sekretaris Daerah Kota Semarang, Muhammad Khadik. Semua kegiatan pemerintahan berjalan sesuai prosedur dan tidak terhambat. Fokus utama saat ini adalah mempersiapkan prosesi pelantikan dan serah terima jabatan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang yang baru, Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin.

Proses serah terima jabatan (sertijab) akan tetap dilaksanakan sesuai rencana. Pj. Sekda Kota Semarang akan menyerahkan memori jabatan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Hal ini telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar-Lembaga (FKDH). Konsultasi ini dilakukan untuk memastikan proses sertijab sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016, Pasal 13 ayat (5), yang mengatur tentang perwakilan serah terima jabatan kepala daerah yang berhalangan hadir.

Menurut Siswo Purnomo, hasil konsultasi dengan Pelaksana Harian Direktur FKDH Kemendagri menegaskan bahwa sertijab dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, meskipun kepala daerah berhalangan hadir. Dengan demikian, Pemkot Semarang memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan publik.

Langkah cepat dan koordinasi yang baik antara Pemkot Semarang dan Kemendagri menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan, Pemkot Semarang tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya.

KPK telah menahan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyatakan bahwa keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari, terhitung mulai 19 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025.

Keduanya diduga menerima sejumlah uang dari tiga perkara: pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan tahun 2023, dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Wali Kota dan Alwin Basri, KPK juga telah menahan dua tersangka lain: Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri (Martono), serta Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P. Rachmat Utama Djangkar. Martono diduga terlibat dalam pengaturan proyek penunjukan langsung di tingkat kecamatan, sedangkan Rachmat Utama Djangkar terkait dugaan pemberian suap dalam pengadaan meja dan kursi fabrikasi untuk sekolah dasar.

Proses hukum terus berjalan, dan KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini. Pemkot Semarang, di sisi lain, memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.

Dengan adanya penjabat sementara yang menjalankan roda pemerintahan, diharapkan pelayanan publik tetap berjalan lancar dan masyarakat tidak merasakan dampak negatif dari kasus korupsi ini. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.