Pembangunan Infrastruktur Sulsel Tertunda Akibat Efisiensi Anggaran Pusat

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menyebabkan sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tertunda, termasuk pembangunan jalan dan jembatan, meskipun program pelayanan dasar tetap berjalan.

Pembangunan sejumlah infrastruktur di Sulawesi Selatan dipastikan tertunda. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulawesi Selatan, Setiawan Aswad, menyampaikan informasi tersebut di Makassar, Selasa (6/5).

Penundaan ini berdampak pada proyek-proyek infrastruktur penting, khususnya pembangunan jalan dan jembatan yang ditargetkan dimulai pada triwulan kedua tahun ini. Namun, Setiawan Aswad mengakui adanya kendala cuaca yang berpotensi memperlambat penyelesaian proyek jika dimulai di akhir tahun. Oleh karena itu, upaya percepatan pengerjaan proyek menjadi prioritas.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan, meskipun harus dilakukan secara bertahap melalui skema multi years (tahun jamak) selama dua hingga tiga tahun.

Setiawan Aswad menjelaskan bahwa proses lelang proyek masih menunggu pembahasan anggaran parsial. Hal ini disebabkan oleh penarikan anggaran perencanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya untuk pembangunan jalan dan jembatan. Akibatnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus berupaya mencari sumber anggaran alternatif untuk membiayai DAK fisik yang dibutuhkan, terutama untuk proyek jalan, jembatan, dan irigasi.

Penundaan ini tentu menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Namun, pihaknya berupaya untuk meminimalisir dampak negatif dengan mencari solusi alternatif pendanaan dan mempercepat proses lelang setelah anggaran tersedia. Proyek-proyek yang tertunda akan diprioritaskan dan dikerjakan secara bertahap untuk memastikan penyelesaiannya.

Meskipun fokus pada pembangunan infrastruktur tertunda, Bappelitbangda memastikan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program pelayanan dasar. Hal ini dibuktikan dengan kelanjutan program-program di sektor pendidikan dan kesehatan.

Salah satu contoh komitmen tersebut adalah penanganan masalah stunting. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp50 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung program-program penanganan stunting. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kendala anggaran, program-program prioritas tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

Dengan demikian, meskipun pembangunan infrastruktur mengalami penundaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk tetap menjalankan program-program penting lainnya, termasuk program pelayanan dasar dan penanganan stunting. Strategi multi years dan pencarian sumber pendanaan alternatif menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan, meskipun dengan penyesuaian waktu.

Meskipun terdapat kendala, komitmen untuk menyelesaikan proyek infrastruktur tetap teguh. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terus berupaya mencari solusi terbaik agar pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan dapat berjalan sesuai rencana, meskipun dengan penyesuaian waktu dan strategi yang lebih komprehensif.