Pembebasan PBG-BPHTB: Kabar Gembira bagi Pengusaha Properti Bekasi

Pengusaha properti di Bekasi menyambut positif kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya PBG dan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah, berharap kebijakan ini dapat mendorong penjualan dan mempercepat proses legalitas.

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat - Sebuah angin segar menerpa industri properti di Kabupaten Bekasi. Pemerintah pusat meluncurkan kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini disambut antusias oleh para pengusaha properti setempat.

Amelia Amin, Direktur Marketing dan Operasional PT Arjuna Kesatria Sejati-Perumahan Griya Mulya Indah, mengungkapkan rasa optimismenya terhadap program ini. "Kami sangat amat antusias akan program ini dan percaya program ini dapat mendukung realisasi program 3 juta rumah Presiden Prabowo," ujarnya di Cikarang, Selasa (18/2).

Amelia menjelaskan bahwa regulasi ini memberikan keuntungan ganda. Bagi pengembang, proses legal PBG dan BPHTB menjadi lebih cepat. Sementara itu, pembeli rumah subsidi terbebas dari biaya tambahan yang cukup signifikan. "Ke depan kami mengharapkan program ini bisa memberikan efisiensi dari sisi legalitas sehingga semua sertifikat terjamin aman tanpa ada kendala backlog. Akuntabilitas developer juga terjaga dan menghasilkan penjualan rumah yang lebih baik," tambahnya.

Meskipun menyambut baik, Amelia menyoroti perlunya sosialisasi yang masif kepada pengembang dan pembeli. Banyak pihak yang belum memahami detail program ini, termasuk prosedur administrasi untuk mengklaim pembebasan PBG dan BPHTB. "Jadi semua stakeholder seperti developer, notaris, agen real estate maupun pembeli bisa mempersiapkan persyaratan berupa dokumen yang tepat untuk program ini agar dapat terealisasi dengan baik dan benar. Untuk sekarang kami masih menunggu realisasi karena menurut informasi, masih menunggu pelantikan kepala daerah baru," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memulai uji coba layanan perizinan PBG gratis pada 18 Februari 2024. Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, mengungkapkan bahwa uji coba ini menunjukkan hasil yang sangat positif. "Kalau umumnya 115 menit tetapi ternyata tadi di luar perkiraan kita tercatat alur pelayanan dari loket satu sampai selesai itu 28 menit. Berdasarkan keterangan pengawas DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, ini tercepat di Jawa Barat," kata Dedy.

Dedy menekankan bahwa inovasi ini merupakan langkah penting untuk mengatasi kendala perizinan yang sering dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan proses yang lebih efisien, masyarakat dapat mengurus izin bangunan dengan lebih mudah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama dalam hal legalitas tempat tinggal.

Meskipun uji coba berjalan lancar, Dedy mengakui adanya tantangan ke depan, terutama terkait integrasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Pengelolaan layanan daring masih terpusat dan belum diserahkan ke daerah. "Kalau server diberikan ke daerah mungkin bisa lebih cepat, tetapi kembali lagi kepada kebijakan pemerintah pusat. Yang jelas kita hanya ingin memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam hal menjawab keinginan masyarakat terkait percepatan pelayanan," tutupnya.

Kebijakan pembebasan PBG-BPHTB ini berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan sektor properti di Kabupaten Bekasi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sosialisasi yang efektif dan integrasi sistem yang optimal. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan para stakeholder, program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memajukan sektor properti di wilayah tersebut.