Pembongkaran Pagar Laut Paljaya Bekasi Dilanjutkan Setelah Penghentian Sementara

Pembongkaran pagar laut di Paljaya, Bekasi, dilanjutkan setelah sempat dihentikan sehari karena pemeriksaan terhadap pengawas dan mandor proyek oleh Polda Metro Jaya terkait izin pemanfaatan ruang laut.

Pembongkaran pagar laut di area reklamasi perairan Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, kembali berlanjut setelah sempat dihentikan selama sehari. Penghentian sementara ini diduga terkait pemeriksaan aparat penegak hukum terhadap pengawas dan mandor proyek.

Kuasa Hukum PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), Deolipa Yumara, membenarkan adanya penghentian sementara tersebut. Ia menjelaskan bahwa penghentian kemarin disebabkan oleh kendala teknis, dan pekerjaan telah dilanjutkan kembali. "Kemarin ada kendala teknis saja, lanjut kok hari ini," ujarnya di Kabupaten Bekasi, Jumat.

Proses pembongkaran pagar bambu sepanjang 3,3 kilometer ini menggunakan alat berat. Hingga saat ini, sekitar 2,5 kilometer pagar laut telah dibongkar dan proses perapihan sedang berlangsung. "Sudah sekitar 2,5 kilometer dan tetap menggunakan alat berat. Pekerjaan meliputi pembongkaran dan perapihan atau penataan ulang," jelas Deolipa.

Pihak TRPN menargetkan seluruh pekerjaan pembongkaran akan rampung pada hari Senin, 17 Februari 2025. "Target selesai Senin, perkiraan sisa 800-an meter. Harapannya agar menjadi seperti sedia kala," tambahnya.

Seorang nelayan setempat, Satim, yang dilibatkan dalam proses pembongkaran, mengungkapkan bahwa pekerjaan sempat dihentikan sementara. "Kerjaan sementara ini off dulu karena belum ada perintah dari atasan," kata Satim.

Ia menjelaskan bahwa penghentian tersebut disebabkan karena pengawas dan mandor proyek sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini diduga terkait dengan permasalahan izin. "Iya benar, pengawas dan mandor lagi dipanggil Kapolda untuk menyelesaikan permasalahan pagar laut ini," ujarnya.

Dugaan pelanggaran izin menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Pagar laut tersebut diduga tidak mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya diharapkan dapat mengungkap lebih lanjut mengenai permasalahan izin ini dan langkah-langkah hukum selanjutnya.

Pembongkaran pagar laut di Paljaya ini menjadi perhatian publik, terutama bagi para nelayan yang bergantung pada perairan tersebut. Proses pembongkaran dan penyelesaian masalah izin akan terus dipantau untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Ke depan, diharapkan adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat dalam proyek-proyek reklamasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran izin dan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak terkait dalam pengelolaan ruang laut, pentingnya mengurus izin secara lengkap dan benar, serta dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Semoga proses pembongkaran ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.